Ada yang berubah di kantor Badan Gizi Nasional. Lima pejabat tinggi madya baru diperkenalkan, lengkap dengan janji perbaikan program makan bergizi gratis. Lili Khamiliyah menjadi Sekretaris Utama, sementara Prima Yosephine, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi pos deputi. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Prabowo Subianto, sebuah sinyal bahwa negara serius membenahi birokrasi. Namun di tengah semarak pelantikan, masyarakat awam mungkin bertanya, apakah pergantian kursi ini benar-benar akan mengubah nasib piring makan anak-anak di daerah terpencil, atau sekadar wajah baru di gedung tua yang tetap sama.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dengan percaya diri mengatakan bahwa perbaikan SDM adalah kunci. "Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," ujarnya dalam jumpa pers. Ia bahkan menyebut akan memvalidasi ulang data 63 juta penerima manfaat yang selama ini diragukan akurasinya. "63 juta itu beneran nggak sih?" tanyanya retoris. Pertanyaan itu memang penting, tapi ia hanya menyentuh permukaan. Sebab di balik data yang salah, ada persoalan lebih besar tentang siapa yang mengontrol alokasi, siapa yang menentukan menu, dan siapa yang mendapat akses pertama atas anggaran pangan rakyat.
Di sinilah jalan buntu logis mulai terlihat. Kita berharap pejabat baru akan bekerja lebih baik dari pejabat lama, padahal mereka berasal dari sistem yang sama, dengan logika kekuasaan yang sama, dan tunduk pada aturan main yang sama. Jika skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini dinilai tidak adil, bagaimana bisa pejabat baru yang dilantik dari atas menyelesaikan ketidakadilan itu tanpa melibatkan para pekerja dan komunitas yang setiap hari bergulat dengan rantai pasok pangan? Agustina sendiri mengakui ada SPPG yang melayani 1000 orang dengan jarak dekat, dan ada yang melayani lebih banyak dengan jangkauan lebih luas, tapi insentifnya sama. Ketidakadilan ini bukan soal salah hitung, melainkan soal struktur yang secara inheren mengabaikan keragaman kondisi lapangan.
Rotasi birokrasi adalah kosmetik yang menutupi luka struktural. Selama keputusan penting tentang pangan tetap diambil di ruang-ruang tertutup istana dan kantor BGN, tanpa partisipasi petani lokal, buruh pangan, dan orang tua murid, maka setiap perubahan pejabat hanya akan memindahkan masalah dari satu meja ke meja lain. Data bisa divalidasi, insentif bisa disesuaikan, tapi siapa yang menjamin bahwa pejabat baru tak akan terjerat kasus serupa dengan pendahulunya? Terlebih ketika lingkungan birokrasi masih sarat dengan budaya impunitas dan godaan korupsi yang menggiurkan. Tanpa pengawasan publik yang substansial, amanat presiden dan janji perbaikan hanya akan menjadi nyanyian lama dengan nada yang sedikit berbeda.
Lalu bagaimana kita bisa keluar dari kebuntuan ini? Mungkin pertanyaannya bukan siapa pejabat barunya, melainkan bagaimana rakyat bisa memiliki kuasa nyata atas program yang menyangkut hidup mereka sendiri. Bagaimana jika orang tua, guru, dan kader desa dilibatkan dalam menentukan menu dan distribusi, bukan sekadar sebagai penerima laporan? Bagaimana jika pekerja SPPG diberikan otonomi untuk menyesuaikan insentif berdasarkan kondisi riil lapangan? Ini bukan sekadar soal teknis, melainkan soal filosofi demokrasi yang sesungguhnya. Selama kontrol masih terpusat di atas, maka inovasi apa pun akan selalu rentan dimanipulasi oleh kepentingan segelintir elit.
Ketidakpastian justru menjadi titik awal yang produktif. Kita tak perlu buru-buru percaya bahwa lima pejabat baru adalah jawaban. Kita juga tak perlu pesimis buta bahwa semua perubahan sia-sia. Yang perlu adalah terus mengawal, terus mempertanyakan, dan terus menuntut agar ruang partisipasi publik dibuka seluas-luasnya. Sebab rotasi pejabat bisa jadi ilusi kemajuan, tapi suara rakyat yang kritis adalah nyata dan tak tergantikan. Sebagaimana diwartakan detikcom, langkah perbaikan data dan insentif patut diapresiasi, namun itu baru awal dari perjalanan panjang menuju tata kelola pangan yang benar-benar adil dan berpihak pada rakyat kecil.