Seorang kepala sekolah berdiri di hadapan pejabat tinggi negara. Ia tersenyum, bersalaman, lalu dengan nada setengah memohon menyampaikan keinginan hatinya. "Yang saya inginkan tuh revitalisasi sekolah," kata Sugiartini, Kepala SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, kepada Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Sudaryono pun dengan sigap menjawab, "Oke. Nanti saya usulin sama Pak Prabowo." Adegan ini terasa hangat dan humanis, apalagi Sugiartini sebelumnya mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis yang membuat anak-anak jadi suka sayur. Namun di balik kehangatan itu, ada gurat ironi yang menggelitik. Sebuah sekolah dasar negeri harus meminta-minta revitalisasi kepada pejabat yang kebetulan berkunjung, seolah perbaikan sekolah adalah hadiah istimewa, bukan hak dasar yang wajib dipenuhi negara.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kita tentu bersyukur bahwa program MBG mendapat sambutan positif. Sugiartini sendiri mengaku anak-anak yang tadinya tidak sarapan kini jadi terbiasa, yang tadinya tidak suka sayur kini lahap menghabiskannya. Ini adalah kabar baik yang tak bisa dipungkiri. Namun perhatikan bagaimana dinamika kekuasaan bekerja dalam momen tersebut. Seorang pejabat pusat datang, dan di hadapannya seorang kepala sekolah—yang seharusnya menjadi mitra setara dalam mengelola pendidikan—berposisi sebagai pemohon. Ia bahkan meminta agar Sudaryono lebih sering datang, karena kedatangannya dianggap sebagai jaminan perbaikan. Ini bukan sekadar etika birokrasi, ini cermin dari sebuah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pengemis di hadapan penguasa.
Di sinilah kita menemui jalan buntu logis. Kita ingin revitalisasi sekolah, tapi kita harus menunggu "usulan" presiden. Kita ingin perbaikan gizi, tapi kita harus bergantung pada kunjungan insidental pejabat. Kita berharap pendidikan maju, tapi kemajuannya diukur dari seberapa sering menteri atau kepala badan datang ke sekolah, bukan dari seberapa adil anggaran dialokasikan. Jika Sugiartini tidak bertemu Sudaryono pada hari itu, akankah sekolahnya tetap terlantar? Akankah ada mekanisme lain yang bisa dia gunakan tanpa harus "curhat" di depan kamera? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada satu titik: sistem kita tidak menyediakan jalur partisipasi yang setara, melainkan mengondisikan warga untuk bergantung pada kebaikan hati elit.
Lebih dari itu, apa artinya revitalisasi sekolah jika harus melalui rantai komando dari kepala sekolah ke Kepala BGN, lalu ke Presiden, dan entah kapan kembali turun ke lapangan? Ini adalah gambaran birokrasi yang panjang dan rentan macet. Sementara itu, atap bocor, dinding retak, dan fasilitas belajar yang memprihatinkan terus menunggu. Kita memuji respons cepat Sudaryono, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa respons cepat dari atas justru menunjukkan betapa lambat dan tidak adilnya sistem dari bawah. Sebuah sekolah negeri tak seharusnya mengemis untuk perbaikan, ia berhak mendapatkannya sebagaimana hak konstitusional setiap warga negara atas pendidikan yang layak.
Pertanyaan yang lebih menggugah adalah ini: apakah kita benar-benar ingin membangun peradaban yang demokratis, atau kita justru nyaman dengan narasi patronase di mana penguasa adalah bapak yang baik dan rakyat adalah anak yang patuh? Sugiartini bahkan berdoa, "Mudah-mudahan Bapak sering berkunjung lagi," dan Sudaryono menjawab, "Amin." Doa dan harapan yang tulus, tapi di dalamnya terkandung pengakuan bahwa kesejahteraan mereka tergantung pada kedatangan seorang pejabat. Ini bukan demokrasi, ini adalah bentuk baru dari feodalisme birokratis yang dibungkus dengan senyuman dan jabat tangan. Sementara suara guru, orang tua, dan komite sekolah tentang kebutuhan riil mereka di lapangan jarang terdengar di ruang rapat kebijakan.
Alih-alih menutup diskusi dengan kesimpulan manis, mari kita biarkan ketidakpastian ini menggelitik kesadaran kita. Apakah kehangatan pertemuan itu akan berbuah nyata, atau hanya menjadi liputan hangat yang menghilang setelah kamera dimatikan? Kita tidak tahu, dan ketidaktahuan itu justru harus menjadi bahan renungan. Yang pasti, cerita ini mengingatkan kita bahwa perbaikan pendidikan tak bisa disandarkan pada kedatangan pejabat atau usulan ke istana. Perbaikan hanya bisa terwujud jika kita, sebagai publik, terus menuntut sistem yang adil, transparan, dan partisipatif. Sebagaimana diwartakan detikcom, momen curhat itu adalah cermin, tapi jangan biarkan kita hanya puas dengan bayangan. Mari kita tuntut wujudnya.