Data resmi Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini masih mengimpor barang dari Israel hingga tahun 2026. Temuan ini mengejutkan mengingat rakyat Indonesia telah bertahun-tahun melakukan aksi boikot dan demonstrasi besar-besaran menuntut pemutusan hubungan dengan negara yang tengah melakukan genosida di Gaza.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan data perdagangan Kementerian Perdagangan, impor Indonesia dari Israel tidak pernah benar-benar berhenti. Nilainya justru melonjak dari sekitar 22 juta dolar AS pada 2023 menjadi lebih dari 54 juta dolar AS pada 2024, di tahun yang sama ketika rumah sakit-rumah sakit di Gaza diratakan dan anak-anak ditemukan di bawah reruntuhan.
Pada 2025, impor akhirnya turun sekitar 27 persen. Namun pada pertengahan 2026, angka tersebut mulai merangkak naik kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sedang memutuskan hubungan dagang, melainkan sekadar menunggu perhatian publik mereda agar bisnis dapat berjalan seperti biasa.
Sementara itu, rakyat Indonesia justru melakukan hal sebaliknya. Mengikuti gerakan boikot BDS, masyarakat berhenti membeli makanan, elektronik, pakaian, hingga aplikasi yang terkait dengan Israel. Ribuan orang bergabung dalam protes di Jakarta menuntut diakhirinya pembantaian di Gaza. Ini bukan sekadar kelompok aktivis kecil, melainkan respons nasional yang masif dari negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa.
Kesenjangan ini sulit diabaikan. Warga negara melakukan boikot terhadap produk Israel, sementara kementerian mereka sendiri terus membeli barang dari negara tersebut. Pemerintah Indonesia berkali-kali menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun perdagangan tidak memerlukan jabat tangan atau kedutaan, ia hanya membutuhkan uang yang bergerak. Dan uang itu terus mengalir tahun demi tahun sementara Gaza dihancurkan.
Pernyataan pemerintah tentang dukungan terhadap Palestina di setiap konferensi pers dan pertemuan PBB menjadi kehilangan makna jika perdagangan tetap mengalir ke negara yang melakukan pembunuhan massal. Genosida bukanlah kata abstrak, melainkan pembunuhan massal, kelaparan, dan pengusiran paksa penduduk yang terkepung dan tak punya tempat tujuan.
Para pejabat perdagangan Indonesia berargumen bahwa perdagangan antarbisnis terpisah dari politik. Namun argumen itu tidak dapat dipertahankan ketika bisnis yang dimaksud membantu menjaga ekonomi negara yang melakukan genosida tetap berjalan. Ini bukan hanya masalah Indonesia, tetapi pola yang terlihat di banyak negara yang menyebut diri mereka sahabat Palestina di depan publik sambil menjaga pintu perdagangan tetap terbuka di belakang layar.
Solidaritas sejati memiliki konsekuensi. Jika tidak ada biaya yang harus dibayar, itu bukan solidaritas, melainkan sekadar omongan kosong. Rakyat Indonesia tidak berdemonstrasi dan memboikot selama bertahun-tahun hanya agar para pemimpin mereka terlihat simpatik di depan kamera dan menandatangani dokumen impor keesokan harinya.
Rakyat Indonesia sudah memahami hal ini. Itulah sebabnya mereka turun ke jalan sejak awal. Kini saatnya pemerintah mengejar ketertinggalan, demikian pula setiap pemerintah lain yang bersembunyi di balik pernyataan-pernyataan manis sementara angka perdagangan mereka terus meningkat. Boikot oleh rakyat itu penting, tetapi hanya bisa berbuat banyak tanpa tindakan pemerintah di belakangnya. Jika Jakarta benar-benar serius dengan dukungannya terhadap Palestina, impor dari Israel harus dihentikan sepenuhnya, bukan sekadar penurunan sementara 27 persen yang melonjak kembali setahun kemudian.