Berdasarkan laporan yang diwartakan oleh detik.com, panggung publik kembali dihebohkan oleh polemik seputar prosesi adat yang dijalani oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo saat menerima gelar adat di Lampung. Aksi meletakkan jari kaki di atas kepala kerbau mendadak viral dan menuai berbagai tanggapan miring dari netizen yang mengaitkannya dengan manuver politik tertentu. Perdebatan ini pun langsung menarik perhatian para tokoh adat setempat untuk memberikan klarifikasi terbuka guna meluruskan makna di balik ritual tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menanggapi kehebohan itu, tokoh adat Lampung Pepadun Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama, angkat bicara dan meminta publik agar menghormati prosesi tersebut tanpa membawanya ke ranah politik. Sebagaimana diwartakan, ritual Begawi Cakak Pepadun tersebut merupakan warisan turun-temurun yang sarat makna filosofis untuk menghilangkan sifat-sifat buruk manusia seperti kesombongan dan iri dengki. Pihaknya menegaskan bahwa penyembelihan kerbau dan rangkaian prosesi lainnya murni merupakan simbol budaya serta status sosial, bukan instrumen pencitraan kelompok politik manapun.
Namun di balik penjelasan normatif tersebut, muncul sebuah celah pemikiran kritis yang mengusik nalar kita bersama. Menurut pandangan filosofis, terdapat sebuah aporia atau jalan buntu logis yang membuat resolusi sederhana atas peristiwa ini menjadi mustahil ditemukan. Di satu sisi, publik dituntut untuk menghormati sakralitas tradisi dan kemurnian warisan leluhur yang bebas dari kepentingan praktis. Akan tetapi di sisi lain, sulit untuk sepenuhnya memisahkan simbol-simbol feodal tersebut dari pusaran panggung kekuasaan elit yang tengah membangun legitimasi moral di tengah masyarakat.
Di sinilah letak ketegangan yang sering kali diabaikan dalam narasi arus utama yang cenderung menyederhanakan persoalan. Ketika ritual budaya bersinggungan langsung dengan figur-figur kekuasaan besar, batas antara pelestarian warisan leluhur dan komodifikasi tradisi menjadi sangat kabur dan rapuh. Publik seolah diposisikan dalam dilema abadi, diminta untuk tunduk pada narasi kultural tanpa memiliki ruang yang cukup untuk mempertanyakan dimensi struktural di baliknya. Tradisi yang semestinya menjadi milik bersama rakyat justru berisiko direduksi menjadi teater legitimasi segelintir pihak yang memegang kendali.
Bagaimana masyarakat dapat dengan jernih membedakan antara ketulusan melestarikan warisan budaya dan pemanfaatan simbol adat demi melanggengkan dominasi kekuasaan elit. Apakah tradisi leluhur kita memang ditakdirkan untuk selalu terseret ke dalam pusaran kepentingan pragmatis para penguasa dari masa ke masa. Ruang tanya ini dibiarkan tetap terbuka tanpa titik akhir yang kaku, mengundang setiap kepala untuk terus berpikir kritis di tengah labirin kebudayaan dan politik yang kian rumit.