Pemerintah menerbitkan PP 28 Tahun 2025 yang mengatur perizinan sektor transportasi rel. Aturan ini mencakup KBLI 49110 hingga 49450 untuk angkutan penumpang dan barang. Pengusaha kini harus mengantongi NIB dan izin khusus sebelum mengoperasikan kereta api. Prosesnya melibatkan banyak dokumen dan persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintah. Ini jelas menghambat investasi di sektor yang sangat membutuhkan kecepatan pembangunan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Bayangkan untuk sekadar mengoperasikan kereta api penumpang, Anda harus menyusun rencana kerja yang sangat rumit. Berdasarkan pasal dalam PP ini, pengusaha wajib menyertakan aliran kas badan usaha dan fasilitas keselamatan di dalam sarana. Ada juga kewajiban mencantumkan jadwal pengadaan hingga pemeriksaan sarana secara berkala. Semua dokumen itu harus lengkap sebelum izin usaha diterbitkan dalam waktu 14 hari. Proses ini sangat berat bagi pelaku usaha baru yang ingin masuk industri perkeretaapian.
Sebagaimana disebut dalam aturan, kewenangan perizinan tersebar dari menteri hingga bupati. Untuk proyek kereta api lintas provinsi, izinnya harus dari Menteri. Namun jika lintasannya antar kabupaten, gubernur atau bupati yang berwenang. Sistem ini menciptakan tumpang tindih wewenang yang membingungkan. Sebuah proyek strategis nasional bisa tertahan hanya karena birokrasi di tingkat lokal.
Aturan ini juga mewajibkan pengusaha melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada direktur jenderal. Selain itu, izin operasi harus diajukan paling lama dua tahun sejak izin usaha terbit. Jika tidak digunakan dalam tenggat itu, izinnya bisa dicabut. Padahal pembangunan infrastruktur kereta api membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Proyek besar seperti kereta cepat atau jalur ganda jelas tidak bisa dikebut dalam waktu singkat.
Saya mengapresiasi niat pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kualitas layanan kereta api. Memiliki spesifikasi teknis yang jelas dan personil kompeten adalah hal yang penting. Namun penerapannya yang terlalu prosedural justru kontraproduktif. Regulasi ini dibuat seolah-olah setiap pengusaha berniat curang, bukan membangun layanan publik.
Menurut saya, pendekatan ini sangat ketinggalan zaman dan tidak cocok dengan era digital. Data dan laporan operasional seharusnya bisa dikirimkan secara real-time melalui sistem digital. Pemerintah bisa membuat portal tunggal untuk mengurus semua perizinan tanpa harus bolak-balik ke berbagai instansi. Dengan cara itu, pengawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan kecepatan pembangunan.
Yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap inovasi transportasi rel. Startup dan perusahaan swasta akan berpikir ulang untuk berinvestasi di sektor ini. Biaya kepatuhan yang tinggi dan proses yang lambat membuat usaha tidak kompetitif. Akhirnya, hanya konglomerat lama yang mampu bertahan karena punya tim hukum dan administrasi besar. Ini bukan cara membangun ekosistem transportasi yang dinamis.
Saya menolak keras model birokrasi berlapis dalam PP 28 Tahun 2025. Pemerintah harus segera merevisi aturan ini dengan pendekatan digital dan terintegrasi. Hapus semua persyaratan yang tidak esensial dan sederhanakan proses perizinan menjadi satu pintu. Biarkan para ahli teknik dan perencana transportasi fokus membangun infrastruktur, bukan sibuk mengurus surat izin yang tidak berujung.