Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) dan project management unit (PMU) khusus untuk mengawal pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas raksasa 100 gigawatt (GW). Usulan ini muncul untuk memastikan proyek strategis tersebut tidak terbengkalai di tengah jalan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa proyek 100 GW ini harus dikelola dengan pendekatan agenda nasional, terutama jika resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, target ambisius pemerintah hanya bisa tercapai dengan eksekusi yang cepat dan terintegrasi lintas sektor.
"IESR mengusulkan adanya task force atau satgas. Selain satgas, perlu juga ada project management unit karena ini harus dikelola sebagai sebuah proyek besar, apalagi jika masuk sebagai PSN," kata Fabby saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Fabby menjelaskan bahwa penyelesaian proyek sebesar itu dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun menuntut pola pengerjaan secara paralel. Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga harus dikoordinasikan secara efektif agar tidak terjadi tumpang tindih dan hambatan birokrasi.
Pembentukan satgas dan PMU dinilai krusial karena proyek PLTS 100 GW merupakan langkah besar dalam transisi energi nasional. Jika tidak diawasi dengan struktur manajemen yang jelas, proyek berpotensi mengalami kemandekan serupa dengan sejumlah proyek infrastruktur energi sebelumnya.