Para menteri dan kepala badan bergegas menuju Istana. Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas, Kepala BRIN, dan Menteri Kehutanan duduk dalam rapat terbatas membahas satu kata yang mencemaskan, El Nino. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pertemuan ini, sebuah sinyal bahwa negara serius menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan kebakaran hutan. Kita patut mengapresiasi kesigapan ini, karena dampak El Nino bukan main-main, kekeringan, gagal panen, dan kabut asap bisa melumpuhkan kehidupan jutaan orang. Namun saat pintu istana tertutup, kita perlu bertanya, apakah rapat para petinggi ini cukup untuk menyelamatkan negeri dari krisis iklim, atau hanya sekadar pertunjukan kemahiran teknokrasi?
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →AHY dengan lugas memaparkan rencana pengelolaan sumber daya air yang efisien untuk rumah tangga dan irigasi, bahkan tak menutup kemungkinan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga debit waduk. Ia juga menyoroti ancaman karhutla, meminta agar titik api tak lepas kendali dan lahan gambut tetap basah. Semua terdengar rasional, terukur, dan penuh perhitungan ilmiah. Tapi perhatikan kata kunci yang diulang, "antisipasi," "koordinasi," "mitigasi." Ini adalah bahasa manajemen risiko, bukan bahasa keadilan ekologis. Bahasa ini mengandaikan bahwa alam adalah masalah teknis yang bisa dipecahkan dengan teknologi dan rapat, padahal alam sedang berbicara tentang kegagalan sistem ekonomi kita selama puluhan tahun.
Di sinilah aporia mulai muncul. Kita memuji operasi modifikasi cuaca sebagai solusi cerdas, tapi kita juga tahu bahwa hujan buatan tak akan pernah menggantikan hutan yang hilang. Kita setuju dengan pengelolaan air yang efisien, tapi kita lupa bahwa sumber air utama kita, yaitu hutan dan daerah aliran sungai, terus dikorbankan untuk perkebunan sawit, tambang, dan properti. Negara mengerahkan BMKG dan BRIN, tapi di saat yang sama izin eksploitasi lahan terus mengalir deras. Bagaimana mungkin kita serius mengatasi kekeringan jika kita tetap membiarkan akar penyebabnya, yaitu deforestasi dan alih fungsi lahan massal, tumbuh subur?
Lebih ironis lagi, suara mereka yang paling terdampak justru tak terdengar di ruang rapat. Petani kecil yang sawahnya mengering, nelayan yang tangkapannya menurun, dan masyarakat adat yang hutan adatnya dibakar, tak ada wakilnya di kursi istana. Mereka adalah penonton pasif dari drama teknokrasi, sementara keputusan tentang modifikasi cuaca dan alokasi air dibuat tanpa melibatkan pengetahuan lokal yang telah berabad-abad hidup berdampingan dengan siklus alam. Kebijakan yang lahir dari rapat tertutup semacam ini seringkali menjadi solusi yang salah sasaran, lebih menguntungkan industri besar yang butuh air untuk produksi, daripada rakyat kecil yang butuh air untuk bertahan hidup.
Pertanyaan yang tak bisa dihindari adalah: apakah kita sedang mencari solusi jangka panjang, atau hanya sekadar obat penenang untuk meredam kepanikan sesaat? El Nino datang dan pergi, tapi praktik ekstraktif yang merusak ekosistem terus berlanjut. Negara hadir dengan modifikasi cuaca, tapi juga hadir dengan konsesi tambang yang menguras air tanah. Ini adalah standar ganda yang tak terbantahkan. Jika kita mau jujur, krisis iklim bukanlah masalah teknis yang bisa dipecahkan dengan rapat para ahli, melainkan masalah politik dan ekonomi yang menuntut perubahan radikal dalam cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan memperlakukan alam. Selama logika akumulasi modal tetap menjadi tuhan, maka setiap rapat istana hanya akan menjadi perbaikan kecil di atas kapal yang terus bocor.
Alih-alih menutup dengan kesimpulan yang menggembirakan, mari kita biarkan ketidakpastian menjadi pemantik refleksi. Akankah rapat ini berbuah kebijakan yang membatasi ekspansi korporasi, atau hanya sekadar catatan rapat yang menghilang di tumpukan arsip? Kita tak bisa tahu, dan justru di situlah ruang partisipasi publik terbuka lebar. Kita bisa mengawal, mempertanyakan, dan menuntut transparansi. Kita juga bisa mulai dari lingkungan terkecil, menghemat air, merawat pohon, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Sebagaimana diwartakan detikcom, langkah pemerintah patut diacungi jempol, tapi jangan sampai tepuk tangan kita membungkam kritik yang diperlukan. Karena pada akhirnya, keselamatan dari krisis iklim tak hanya lahir dari istana, tapi dari kesadaran kolektif kita semua.