Sebagaimana diwartakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini kembali melontarkan kritik tajam mengenai cara pengelolaan kekayaan nasional. Berbicara di hadapan publik, ia menyoroti fenomena pelarian modal yang membuat kesejahteraan rakyat terasa semakin jauh dari genggaman. Menurutnya, konsep ekonomi tidak perlu dibuat rumit layaknya ilmu para dewa karena prinsip dasarnya sangat sederhana dan membumi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam pandangannya yang dianalogikan lewat keseharian rakyat, mengelola negara seharusnya tidak berbeda jauh dari mengurus sebuah warung kopi kecil. Sebagaimana disampaikan oleh Prabowo saat memberikan pidatonya, "Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi uangnya ditaruh dan disimpan. Benar, Ibu-ibu? Betul. Masa habis jualan kopi uangnya dibawa? Di mana itu?". Melalui perumpamaan tersebut, ia menegaskan bahwa keuntungan dari hasil bumi semestinya ditabung di dalam negeri demi kemakmuran bersama.
Semangat yang digelorakan oleh kepala negara ini tentu berakar kuat pada nilai luhur yang terkandung di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Roh perjuangan para pendiri bangsa memang selalu memimpikan kemerdekaan yang seutuhnya, di mana setiap jengkal tanah air mampu memberikan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun, di balik kesederhanaan logika warung kopi dan cita-cita luhur konstitusi tersebut, tersembunyi sebuah teka-teki besar yang jarang sekali dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat luas.
Wacana kedaulatan ekonomi ini berdiri di atas keyakinan bahwa kekayaan suatu bangsa adalah entitas murni yang bisa dibatasi, dikunci, dan diamankan secara mutlak di dalam batas-batas teritorial tertentu. Ada hasrat yang kuat untuk menghadirkan kepenuhan makna lokal yang otonom, terbebas dari segala bentuk intervensi luar. Akan tetapi, struktur kapitalisme modern yang bergerak tanpa batas teritorial seringkali memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih rumit daripada sekadar menghitung selisih harga jual secangkir kopi.
Di sinilah sebuah jalan buntu logis atau aporia mulai menampakkan wujudnya secara perlahan di tengah kesadaran publik kita. Batas antara apa yang disebut sebagai ruang di dalam dan ruang di luar ternyata tidak pernah benar-benar murni atau terpisahkan secara tegas. Arus modal global, pasar finansial tanpa batas, serta jaringan produksi internasional membuat kekayaan selalu mengalir dalam bentuk yang cair dan sulit diikat pada satu tempat saja. Ketika metafora warung kopi berhadapan dengan raksasa ekonomi transnasional, pertanyaannya menjadi jauh lebih mendasar daripada sekadar menyimpan uang sisa jualan.
Apakah batas teritorial sebuah negara benar-benar mampu membendung arus modal global yang secara ontologis memang selalu mencari jalan keluar tanpa akhir? Resolusi sederhana tampaknya gagal menjawab kenyataan pahit bahwa apa yang berada di dalam selalu sudah tercemar dan terikat oleh sistem di luar. Ruang ketidakpastian yang produktif ini justru membuka mata kita bahwa kekayaan nasional bukanlah sekadar tumpukan uang dalam celengan, melainkan pergulatan panjang yang terus tertunda antara janji konstitusi dan ganasnya gelombang pasar dunia.