UEFA memberlakukan aturan Financial Fair Play atau yang kini dikenal sebagai UEFA Financial Sustainability Regulations untuk mencegah klub sepak bola profesional di Eropa menghabiskan uang melebihi pemasukan mereka. Aturan ini disepakati pada September 2009 dan mulai diimplementasikan pada musim 2011/12.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Mantan Presiden UEFA Michel Platini mengungkapkan bahwa 50 persen klub Eropa mengalami kerugian dan tren ini terus meningkat. Menurut Platini, aturan ini justru bertujuan membantu klub, bukan menyakiti mereka. Para pemilik klub juga mendukung adanya aturan ini karena mereka kesulitan menerapkan disiplin keuangan secara mandiri.
Di balik niat baiknya, FFP menuai berbagai kritik. Sejumlah pihak menilai aturan ini ilegal karena membatasi pasar internal, gagal mengurangi utang klub, dan justru melindungi status quo klub-klub besar. Pada 2015, UEFA bahkan melonggarkan aturan FFP setelah menghadapi sejumlah tuntutan hukum.
Data UEFA pada 2009 menunjukkan lebih dari separuh dari 655 klub Eropa mengalami kerugian. Setidaknya 20 persen klub terancam bangkrut. Di Inggris, total utang 20 klub Premier League pada akhir musim 2008/09 mencapai 3,3 miliar poundsterling. Portsmouth menjadi contoh tragis dengan selisih utang hampir 60 juta poundsterling pada Februari 2010.
Kondisi serupa terjadi di Italia dan Spanyol. Inter Milan dilaporkan mengakumulasi kerugian sekitar 1,3 miliar euro selama 16 tahun, sementara total utang La Liga diperkirakan mencapai 2,5 miliar poundsterling. Real Madrid dan Barcelona mendominasi pendapatan dari hak siar televisi, sementara klub lain kesulitan bersaing.
Aturan FFP hanya menghitung pengeluaran untuk transfer, gaji pemain, amortisasi, biaya keuangan, dan dividen. Pendapatan dari tiket, hak siar TV, iklan, merchandising, hingga hadiah uang turut dihitung. Dana untuk infrastruktur, fasilitas latihan, dan pengembangan pemuda tidak dimasukkan dalam perhitungan.
Sanksi bagi klub yang melanggar aturan ini cukup berat, mulai dari teguran, denda, pengurangan poin, penahanan pendapatan, larangan registrasi pemain, hingga diskualifikasi dari kompetisi Eropa. Klub diizinkan membelanjakan hingga 5 juta euro lebih besar dari pendapatan per periode penilaian tiga tahun, namun bisa lebih jika ditutup oleh kontribusi langsung pemilik klub.
Salah satu kritik utama terhadap FFP adalah bahwa aturan ini semakin menguntungkan klub-klub besar yang sudah memiliki pendapatan tinggi. Mereka bisa membelanjakan lebih banyak uang untuk transfer dan gaji pemain, sementara klub kecil kesulitan mengejar ketertinggalan. Hal ini dinilai memperlebar jurang ketimpangan di sepak bola Eropa.
Di Prancis dan Jerman, aturan serupa sebenarnya sudah berlaku lebih dulu. Di Prancis, DNCG mengawasi akuntansi klub dengan sanksi tegas. Di Jerman, klub harus mengajukan lisensi ke DFB setiap akhir musim dan tidak ada entitas yang boleh memiliki lebih dari 49 persen saham klub Bundesliga. Model ini dinilai lebih berhasil menjaga stabilitas keuangan.
Meski kontroversial, FFP tetap menjadi instrumen penting UEFA untuk menjaga keberlanjutan finansial klub-klub Eropa. Perdebatan tentang keadilan dan efektivitas aturan ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring dinamika bisnis sepak bola yang semakin kompleks.