Ledakan ekspor China yang menembus angka hampir USD 4 triliun pada tahun lalu terus memicu kecemasan mendalam di kalangan pembuat kebijakan non-China. Fenomena ini memunculkan ketakutan akan terjadinya gelombang kedua shock ekonomi global akibat dominasi produk negeri tirai bambu tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan terbaru dari Paris-based organisation OECD, subsidi yang digelontorkan China tercatat tiga hingga delapan kali lebih tinggi dibandingkan para rivalnya di negara maju pada 2024. Angka masif ini disebut menyumbang hingga 60 persen dari perolehan pangsa pasar global China antara tahun 2005 hingga 2023.
Di sisi lain, para ekonom asal China seperti Kai Guo menepis anggapan bahwa subsidi semata adalah satu-satunya alasan di balik meroketnya daya saing perusahaan lokal mereka. Perdebatan ini semakin rumit setelah Dana Moneter Internasional atau IMF merilis kajian mendalam yang menyoroti pola intervensi pemerintah di berbagai negara.
Dalam laporan IMF terungkap fakta mengejutkan bahwa China tidak sendirian dalam melakukan intervensi ekonomi melalui subsidi negara. Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa tercatat sama-sama menggelontorkan dana dukungan pemerintah dengan porsi yang signifikan terhadap nilai tambah domestik mereka.
Perbedaan paling mencolok terletak pada ketepatan sasaran alokasi dana tersebut di mana China secara cerdas memfokuskan subsidinya pada sektor strategis masa depan seperti semikonduktor, perangkat keras teknologi, serta industri hijau. Sebaliknya, negara-negara Barat justru lebih banyak menggelontorkan subsidi untuk sektor konvensional seperti pertanian yang memiliki pengaruh politik kuat.
Selain ketepatan sasaran, aspek integrasi kebijakan menjadi kunci utama keunggulan China dalam memenangkan persaingan global saat ini. Ketika memberikan dukungan pada teknologi hijau, Beijing turut membangun infrastruktur penunjang seperti jaringan transmisi listrik berkecepatan tinggi dan program pelatihan tenaga kerja secara holistik.
Sebaliknya, pendekatan yang diterapkan Amerika Serikat dinilai masih terpecah-pecah dan kurang terpadu dalam mendukung ekosistem industri strategis mereka. Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Washington dibarengi dengan minimnya dukungan infrastruktur dasar berisiko membuat mereka tertinggal dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan.
Kepala IMF Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa jika pola subsidi dan banjir ekspor ini terus berlanjut tanpa kendali, tatanan perdagangan global berbasis aturan terancam runtuh. Negara-negara di berbagai belahan dunia diprediksi tidak akan memiliki pilihan lain selain menerapkan hambatan tarif demi melindungi industri domestik mereka.
Bagi negara-negara di Uni Eropa dan kawasan lainnya, merespons situasi ini bukan sekadar mengandalkan instrumen tarif perlindungan semata. Perbaikan kebijakan industri yang lebih terintegrasi, mulai dari investasi sains hingga kesiapan tenaga kerja, menjadi harga mati untuk menghadapi era persaingan global yang semakin brutal.