Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggelar sidang pleno untuk membahas tanggung jawab negara dalam mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Markas Besar PBB, New York. Berdasarkan pantauan redaksi, momentum sidang ini justru diwarnai sorotan tajam atas rekam jejak komunitas internasional yang dinilai lambat dan belum mampu menghentikan berbagai tragedi kemanusiaan besar di dunia.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dari pengamatan tim redaksi, enam kasus besar yang meliputi wilayah Gaza, Rwanda, Srebrenica, Sudan, Uighur di Xinjiang, hingga Rohingya di Myanmar menjadi contoh nyata dari kegagalan dunia untuk bertindak cepat. Sidang penting ini sekaligus memunculkan desakan kuat dari berbagai pihak agar mekanisme perlindungan terhadap warga sipil tidak lagi dikalahkan oleh konfrontasi dan kepentingan politik global.
Menurut laporan dari Al Jazeera, jalannya persidangan tersebut berlangsung secara ironis di saat perang di Gaza masih terus memakan korban jiwa, kekerasan di Darfur, Sudan, semakin meningkat, serta krisis kemanusiaan di Myanmar belum menemukan titik penyelesaian. Kondisi krusial ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas mekanisme internasional dalam mencegah genosida, meskipun dunia telah mengesahkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sejak lebih dari tujuh dekade silam.
Berdasarkan laporan yang dihimpun Xinhua, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memperingatkan bahwa meningkatnya konflik, impunitas, serta perkembangan teknologi perang membuat risiko kekejaman massal kini semakin besar. Dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Staf PBB, Earle Courtenay Rattray, Guterres mengingatkan agar komunitas internasional tidak kembali mengabaikan tanda-tanda awal bencana kemanusiaan.
"Terlalu sering tanda-tanda peringatan dini diabaikan, dan respons yang diberikan terlalu sedikit serta terlambat," ujar Antonio Guterres dalam pernyataan resminya. Menurut pengamatannya, pada tahun lalu saja dunia harus menghadapi lebih dari 120 konflik bersenjata yang semakin kompleks, di mana penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, hingga penggunaan persenjataan canggih kian memperbesar ancaman terhadap warga sipil.
Konsep genosida itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara asal Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Dua tahun setelahnya, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui genosida sebagai bentuk kejahatan internasional sebelum akhirnya dituangkan ke dalam Konvensi Genosida 1948 yang mulai diberlakukan secara mengikat pada tahun 1951.
Dalam aturan konvensi tersebut, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, baik seluruh atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, maupun agama. Manifestasi kejahatan ini dapat berupa pembunuhan massal, penyiksaan fisik atau mental, penciptaan kondisi yang sengaja memicu kehancuran kelompok tertentu, pencegahan kelahiran, hingga pemindahan anak secara paksa ke kelompok lain.
Meski instrumen hukum internasional ini sudah dirancang sedemikian rupa, implementasinya di lapangan kerap dinilai gagal total ketika konflik berskala besar benar-benar pecah. Menurut catatan sejarah dan pengamatan para ahli, tragedi mengerikan seperti Genosida Rwanda yang terjadi pada tahun 1994 tetap menjadi salah satu bukti dari kegagalan terbesar PBB dalam melindungi umat manusia.