Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus menggencarkan langkah-langkah pencegahan konflik sosial di ibu kota. Program ini melibatkan berbagai forum yang sudah ada untuk memastikan potensi gesekan bisa dideteksi dan diredam sejak awal.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Muhamad Matsani, menyatakan pihaknya memprioritaskan mitigasi potensi konflik, termasuk aksi tawuran yang kerap muncul di permukiman padat. Selain itu, penguatan moderasi beragama juga menjadi perhatian utama melalui program-program Kesbangpol dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Kami juga memprioritaskan program mitigasi potensi konflik sosial, termasuk tawuran, serta memperkuat moderasi beragama melalui program Kesbangpol maupun FKUB," ujar Matsani dalam keterangan resminya, Rabu (29/7).
Kolaborasi dilakukan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Ketiga forum ini diharapkan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam membaca dinamika sosial di tingkat warga.
Langkah preventif ini semakin menjadi perhatian setelah terjadi bentrokan di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) lalu. Kejadian itu menjadi alarm bagi semua pihak untuk tidak lengah dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
Komisi A DPRD DKI Jakarta turut menyoroti peristiwa tersebut dan meminta pemerintah daerah serta aparat keamanan memperkuat langkah preventif. Ketua Komisi A, Inggard Joshua, menekankan pentingnya deteksi dini terhadap setiap potensi konflik yang bisa berkembang menjadi isu SARA.
"Semua perangkat itu harus bersinergi. Jangan sampai sudah ada gejala, tetapi dibiarkan begitu saja," tegas Inggard kepada wartawan.
Menurutnya, seluruh unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat harus bekerja secara terpadu. Dengan sinergi yang kuat, persoalan kecil di akar rumput tidak akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Inggard juga menyoroti pentingnya pendataan terhadap masyarakat pendatang di lingkungan permukiman. Menurutnya, koordinasi antara RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas perlu dikuatkan agar potensi konflik bisa diantisipasi sejak dini.
Tak hanya itu, Komisi A juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik. Ia mencontohkan tindakan membawa senjata tajam harus ditindak sesuai hukum tanpa kompromi.
"Membawa senjata tajam saja sudah harus ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai persoalan terus berulang karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera," pungkas Inggard.