Sebagaimana diwartakan dalam perayaan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian terbuka terhadap gaya berpolitik partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut. Di hadapan para kader dan tokoh agama, ia bahkan melontarkan kelakar puitis yang menyebut arwah Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mungkin sedang tersenyum menyaksikan dinamika politik hari ini dari atas sana. Suasana panggung yang meriah dan kehangatan antarelite seolah menegaskan sebuah babak baru harmoni nasional yang terbingkai dalam balutan restu spiritual.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan Kompas, pujian tersebut tidak lepas dari uniknya cara PKB menyampaikan pesan konstitusi melalui titah para kiai dan simbol-simbol kultural yang kental. Prabowo mengenang bagaimana dirinya sempat menerima pengingat bernada perintah konstitusional terkait Pasal 33 UUD 1945 dari Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin pada momen serupa tahun sebelumnya. Hubungan timbal balik yang manis itu kian lengkap tatkala para kader PKB mengenakan atribut kaus bertuliskan "Prabowonomics", sebuah bentuk dukungan terbuka yang bahkan tidak ditemui di dalam internal partai pendukung pemerintah lainnya.
Namun di balik gegap gempita pujian dan lautan atribut kaus yang menyita perhatian publik, terbentang sebuah jalan buntu logis yang meresahkan nalar. Wacana politik ini bergerak di atas asumsi bahwa legitimasi kekuasaan kontemporer dapat disucikan kembali secara instan melalui pemanggilan arwah simbolik dari tokoh-tokoh besar masa lalu. Di sinilah aporia bermunculan, sebab masyarakat dihadapkan pada kontradiksi tajam antara meromantisasi restu spiritual para pendiri bangsa dengan kenyataan dingin dari pragmatisme aliansi elite di bumi.
Auto-dekonstruksi wacana tersebut tampak jelas ketika nama besar Gus Dur ditarik ke dalam panggung koalisi kekinian sebagai alat legitimasi moral. Gus Dur dikenal sepanjang hayatnya sebagai sosok yang teguh berdiri di garis kritik tanpa kompromi terhadap kekuasaan, sehingga meminjam restunya untuk merestui kemesraan politik elite justru menyisakan ironi yang mendalam. Suara-suara marginal dari rakyat kecil dan korban ketimpangan struktural yang mendambakan keadilan ekonomi sejati seolah lenyap tersapu oleh riuhnya tepuk tangan di ruang-ruang ber-AC.
Pertanyaan mendasarnya kini terletak pada sejauh mana simbol-simbol keramat masa lalu mampu menebus ambiguitas kebijakan ekonomi di masa kini. Apakah restu langit dari para tokoh yang telah tiada sanggup menghadirkan kesejahteraan nyata ketika jurang antara retorika konstitusi dan realitas oligarki semakin melebar? Ruang perenungan tetap terbuka tanpa ujung, menyisakan ketidakpastian produktif tentang bagaimana mencari kebenaran substantif di tengah labirin panggung kekuasaan.