Sebagaimana diwartakan oleh media internasional, sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil di Venezuela menuntut agar proses perundingan antara pemerintah dan pihak oposisi dapat segera menunjukkan hasil yang konkret. Para aktivis menilai bahwa mekanisme dialog tersebut sangat membutuhkan pencapaian awal yang kredibel serta transparan demi kepentingan seluruh masyarakat.
Mengutip laporan yang beredar, Dinorah Figuera selaku ketua delegasi oposisi sebelumnya sempat menyampaikan bahwa pembaruan Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo de Justicia serta Dewan Nasional Pemilu atau CNE dijadwalkan rampung pada akhir tahun. Kendati demikian, kelompok LSM melontarkan kritik tajam terhadap jadwal waktu yang dinilai terlalu lambat tersebut.
Berdasarkan pernyataan bersama yang dirilis oleh berbagai lembaga termasuk Transparencia Venezuela dan Provea, tidak ada alasan teknis maupun hukum yang masuk akal untuk menunda proses ini hingga bulan Desember. Para aktivis menegaskan bahwa prosedur resmi yang berlaku sebenarnya memungkinkan perombakan lembaga penyelenggara pemilu tersebut diselesaikan dalam kurun waktu sekitar dua bulan saja.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePara pejuang Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwa proses transisi politik tidak boleh sekadar berfokus pada penyelenggaraan hari pemungutan suara semata. Menurut mereka, agenda utama harus mencakup penciptaan jaminan kebebasan bagi warga negara agar dapat berpartisipasi, berserikat, serta menyuarakan pendapat tanpa rasa takut akan ancaman represi.
Dalam desakan lanjutan, para aliansi organisasi tersebut mengingatkan bahwa pemulihan stabilitas demokrasi memerlukan langkah nyata yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Mereka berharap agenda pembaruan kelembagaan ini mampu mengembalikan kepercayaan domestik maupun internasional terhadap masa depan institusi negara di Venezuela.