Italia secara resmi menangguhkan sementara perjanjian bebas visa Schengen dengan Spanyol untuk perjalanan laut dan udara. Keputusan ini diambil sebagai respons atas masuknya sekitar 60.000 migran ke Ceuta, wilayah kecil Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko. Langkah Italia ini langsung memicu reaksi keras dari Madrid dan memicu perdebatan sengit di antara negara-negara Uni Eropa.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni membenarkan keputusan tersebut sebagai "langkah luar biasa untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah kemungkinan dampak buruk bagi negara kami." Ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap arus wisatawan musim panas. "Membela perbatasan berarti membela keselamatan warga, memerangi imigrasi ilegal, dan menghantam jaringan kriminal yang memperdagangkan manusia," ujar Meloni.
Kementerian Dalam Negeri Italia menyatakan bahwa petugas perbatasan akan melakukan pemeriksaan "tertarget dan selektif" terhadap warga negara ketiga yang tiba dari Spanyol. Namun Italia belum secara resmi memberitahu mitra Schengen lainnya tentang keputusan ini. Langkah serupa pernah dilakukan Jerman pada 2024 yang memperketat kontrol perbatasan dengan tetangganya sebagai upaya menekan migrasi ilegal.
Krisis ini dipicu oleh masuknya hingga 60.000 migran ke Ceuta dalam waktu hanya 24 jam. Kota dengan populasi 85.000 jiwa itu kewalahan menghadapi lonjakan tersebut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut peristiwa ini sebagai "pelanggaran integritas teritorial Spanyol" dan menyalahkan narasi menyesatkan yang disebarkan oleh penyelundup manusia.
Namun hingga Jumat sore, pemerintah Spanyol mengklaim sebagian besar migran telah kembali secara sukarela ke Maroko. Otoritas setempat melaporkan 48.300 orang telah kembali, dengan ratusan lainnya terus pulang setiap jam. Kembalinya migran ini terjadi karena tidak ada jalur lanjutan ke daratan Spanyol atau Uni Eropa, mengingat Ceuta tidak memiliki akses bebas ke kawasan Schengen.
Krisis Ceuta memicu gelombang kritik dari berbagai negara. Presiden AS Donald Trump bahkan menyerang Spanyol dengan pernyataan yang mengklaim "ratusan ribu orang" menyerbu negara itu. "Itu terlihat seperti invasi ke suatu negara oleh ratusan ribu orang. Itu akan terjadi pada kita jika Republik terpilih," ujar Trump dalam rapat kabinet, meski angka yang disebutkannya jauh melampaui data aktual.
Beberapa negara Eropa, termasuk Polandia, mendesak Spanyol untuk memperketat undang-undang suaka dan membangun penghalang efektif di perbatasan. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dalam pernyataannya mengatakan, "Polandia telah memperketat undang-undang suaka, prosedur perbatasan, dan membangun penghalang efektif di perbatasan dengan Belarus. Spanyol harus mengikuti contoh kami jika Schengen ingin bertahan."
Menariknya, Slovakia justru menjadi sekutu tak terduga bagi Spanyol. Perdana Menteri Robert Fico menyatakan tidak percaya bahwa "mengeluarkan Spanyol dari Schengen adalah solusi yang tepat." Fico menawarkan bantuan personel polisi dan peralatan teknis untuk melindungi perbatasan eksternal. Ia juga mengkritik kemunafikan negara-negara UE yang dulu bersikap longgar terhadap migran namun kini berpura-pura tegas.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan solidaritasnya dengan Spanyol dan menawarkan bantuan. Macron telah memerintahkan penguatan kontrol di perbatasan Prancis-Spanyol dengan empat unit bergerak dan drone. "Saya menyambut baik kerja sama dengan Maroko yang telah memungkinkan lebih dari 40.000 orang kembali dari Ceuta hari ini," ujar Macron.
Di Italia sendiri, langkah Meloni menuai kritik dari oposisi. Piero De Luca, legislator senior dari Partai Demokrat, menyebut keputusan ini sebagai "proposal demagogis murni yang dirancang untuk konsumsi domestik dan bersaing dengan Vannacci, tanpa menyelesaikan apa pun." Meloni memang menghadapi tekanan dari partai sayap kanan baru pimpinan mantan jenderal Roberto Vannacci yang mengusung retorika anti-migran.
Krisis ini mengingatkan kembali pada masalah migrasi yang telah menjadi isu toksik dalam politik domestik banyak negara Eropa. Italia sendiri diperkirakan akan menghadapi pemilu pada tahun depan, dengan spekulasi bisa terjadi lebih cepat pada April 2027. Langkah Meloni di Ceuta tampaknya juga merupakan sinyal politik menjelang kontestasi tersebut.
Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyatakan solidaritas dengan Spanyol dan menekankan pentingnya kerja sama dengan Maroko. "Tanggapan tegas Spanyol, termasuk percepatan pemulangan, menunjukkan tekad kami untuk melindungi perbatasan eksternal, memerangi migrasi ilegal, dan membongkar jaringan penyelundupan kriminal," ujar Costa. Komisi Eropa menegaskan bahwa saat ini "tidak ada pergerakan lanjutan dari Ceuta" dan fokus pada pengendalian situasi.