Rio de Janeiro - Inovasi baru dalam pencegahan HIV disebut mampu menekan drastis kasus baru di dunia. Namun, para ahli di Konferensi AIDS 2026 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, justru menyoroti ancaman besar: pemotongan dana bantuan luar negeri Amerika Serikat (USAID) yang membuat negara berkembang tak mampu mengakses obat mujarab ini.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Satu tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan agar pemerintah global memprioritaskan akses luas ke lenacapavir. Obat ini adalah versi suntik dari PrEP yang hanya perlu disuntikkan dua kali setahun. Sebagai pembanding, PrEP versi oral harian atau suntik dua bulanan memiliki efektivitas 99% dalam mencegah HIV seksual jika dikonsumsi secara teratur.
Kelebihan lenacapavir terletak pada kemudahannya. Bagi masyarakat miskin, korban stigma, atau yang tinggal di pedesaan terpencil, akses ke pil harian atau suntik dua bulanan nyaris mustahil. Dengan hanya dua suntikan setahun, perlindungan terhadap HIV bisa maksimal. Studi pemodelan WHO dan PBB bahkan memperkirakan ketersediaan luas lenacapavir bisa mencegah 41% infeksi HIV baru di Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Kenya barat.
Sayangnya, rekomendasi WHO pada 2025 itu bertepatan dengan pembubaran USAID oleh pemerintahan Trump. Lembaga tersebut sebelumnya menyumbang 73% pendanaan donor untuk pencegahan HIV global. Laporan terkini menunjukkan investasi pencegahan HIV telah turun drastis di seluruh dunia hingga Juli 2026.
Presiden International Aids Society (IAS), Beatriz Grinsztejn, yang juga dokter penyakit menular di Fiocruz, mengungkapkan keprihatinannya di konferensi tersebut. "Kami punya pencapaian besar dalam pencegahan. Di sisi lain, kami menghadapi pemotongan dana besar yang mempengaruhi pengiriman teknologi pencegahan baru dan menurunkan jumlah orang yang terlibat dalam perawatan serta layanan pencegahan," ujarnya dalam jumpa pers.
Pemotongan dana tak hanya mempengaruhi ketersediaan obat, tetapi juga kemampuan menjangkau populasi yang membutuhkan. Ailish Brennan, analis kebijakan dari Harm Reduction International, menjelaskan dampaknya. "Salah satu hal besar yang terdampak adalah pekerja penjangkauan sebaya (peer outreach). Mereka sangat penting untuk menjangkau pengguna narkoba, membangun kepercayaan, dan melibatkan mereka dalam layanan," jelas Brennan.
Brennan menambahkan bahwa banyak organisasi harm reduction dan pencegahan HIV di seluruh dunia terpaksa menutup lokasi, termasuk layanan bergerak. Hal ini berpotensi membuat klien berisiko HIV kehilangan kepercayaan pada organisasi. "Namun, jika mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh, mereka kehilangan kontak lokal. Akhirnya, inovasi seperti injeksi jangka panjang yang penuh harapan ini, tidak akan menjangkau mereka yang paling membutuhkan," tegasnya.
Permasalahan lain juga muncul dari kebijakan harga. Grinsztejn mencatat, bahkan sebelum USAID bubar, banyak negara Amerika Latin seperti Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Argentina dikecualikan dari kesepakatan harga murah untuk versi generik obat pencegahan HIV. Gilead Sciences menggolongkan negara-negara tersebut sebagai "negara berpendapatan menengah ke atas" sehingga tidak mendapatkan harga khusus, meskipun warga di sana berperan penting dalam uji klinis.
Meski teknologi pencegahan HIV saat ini dianggap sebagai "impian", Grinsztejn pesimistis target UNAIDS untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan publik pada 2030 akan tercapai. "Dari perspektif pribadi saya, saya pikir akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai target tersebut mengingat skenario saat ini," pungkasnya.