Kepala Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Turk, berhasil memenangkan pemungutan suara untuk menjabat periode kedua dalam perannya. Kepastian ini didapat meskipun dirinya mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat dan Israel terkait sikap kritisnya terhadap aksi militer Israel di Gaza.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam pemungutan suara yang digelar negara-negara anggota PBB pada Jumat, sebanyak 144 negara mendukung Turk, sementara 10 negara menolak dan 13 negara memilih abstain. Masa jabatan Turk yang sejatinya habis pada 11 Oktober mendatang kini resmi diperpanjang untuk empat tahun ke depan.
Jika berhasil menyelesaikan masa jabatan keduanya, Turk akan mencatatkan sejarah sebagai Kepala Komisioner Tinggi HAM PBB pertama yang menuntaskan dua periode penuh sejak posisi tersebut dibentuk pada 1993. Adapun penolakan datang dari Amerika Serikat, Israel, Rusia, North Korea, serta enam negara lainnya.
Menyikapi hasil tersebut, Turk menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan. Melalui unggahan di media sosial, ia menegaskan bahwa "Hak asasi manusia adalah obat penawar bagi gejolak dan kekalahan saat ini. Saya akan memberikan segalanya demi hak-hak semua orang, di mana saja."
Selama menjabat, Turk yang berlatar belakang pengacara dan memiliki rekam jejak panjang di UNHCR kerap memicu kemarahan Israel. Ia tak ragu mengkritik perang Israel di Gaza, serangan ke Lebanon, serta tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel melontarkan kritik pedas terhadap rekam jejak Turk. Pihaknya mengklaim bahwa di bawah kepemimpinan Turk, Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB dianggap telah "menghapus kekejaman 7 Oktober, menyalahgunakan dana, dan mengkhianati netralitas PBB demi radikalisme politik."
Penolakan tak kalah keras disampaikan perwakilan Amerika Serikat untuk Manajemen dan Reformasi PBB, Jeff Bartos. Ia menyebut sistem HAM PBB telah kehilangan kredibilitas dan mengklaim Turk "memimpin sistem tersebut menuju kematiannya." Departemen Luar Negeri AS juga mengkritik Sekjen PBB Antonio Guterres atas pelaksanaan pemungutan suara tersebut.