Partai Gerindra akhirnya angkat bicara untuk meluruskan kabar yang beredar luas di media sosial terkait adanya instruksi khusus pengawasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut menyebutkan bahwa Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budi Djiwandono, memimpin rapat khusus untuk memantau pergerakan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, narasi yang beredar di ruang digital tersebut dipastikan sama sekali tidak benar. Mengutip pengamatan langsung dari pihak internal partai, Budi Djiwandono tidak pernah memimpin maupun membahas agenda yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Gibran dalam setiap rapat fraksi.
"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," ungkap Bambang saat memberikan klarifikasi di Jakarta, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA.
Dari analisis awak media, isu semacam ini kerap muncul sebagai bentuk disinformasi politik yang sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk menciptakan gesekan di internal koalisi pemerintahan. Menanggapi hal ini, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa fokus utama para kader di parlemen justru diarahkan pada pengawalan program-program prorakyat di daerah pemilihan masing-masing.
Bambang menjelaskan bahwa instruksi sebenarnya yang diberikan kepada seluruh anggota dewan dari Fraksi Gerindra adalah memantau stabilitas ekonomi akar rumput. "Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya," tambahnya.
Lebih lanjut, pengamatan tim redaksi menunjukkan bahwa soliditas antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga dengan baik tanpa adanya keretakan seperti yang dinarasikan dalam isu tersebut. Gerindra menilai bahwa penyebaran hoaks ini cenderung bersifat provokatif dan bertujuan untuk mengadu domba.
Sebagai langkah tegas atas beredarnya kabar bohong tersebut, Partai Gerindra berencana melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak akurat. Partai penguasa ini juga terus mengimbau masyarakat dan media agar senantiasa mengutamakan jurnalisme yang berimbang, faktual, serta mendidik demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.