Ibu kota Libya, Tripoli, dilanda gelombang unjuk rasa massal menyusul kemarahan publik yang memuncak akibat pemadaman listrik berkepanjangan dan lonjakan tarif energi. Para demonstran dilaporkan melakukan aksi penutupan jalan serta menduduki sejumlah fasilitas publik di berbagai penjuru kota.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kerumunan massa tampak memblokir jalan pesisir di kawasan Janzour, sebelah barat Tripoli, serta berkumpul di depan Pembangkit Listrik West Tripoli pada hari Minggu waktu setempat. Rekaman video yang beredar menunjukkan para pengunjuk rasa membakar ban hingga dini hari dan menutup sejumlah akses jalan utama.
Aksi ketidakpatuhan sipil ini diprakarsai oleh Gerakan Souq Al-Jumaa yang telah lama menentang Pemerintahan Persatuan Nasional. Dalam pernyataannya, gerakan tersebut menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah melumpuhkan aktivitas pemerintahan sebagai bentuk protes atas dugaan korupsi dan buruknya layanan publik.
Kemarahan warga tidak hanya terpusat di Tripoli, melainkan merembet hingga ke kota Tajoura di sebelah timur. Sejumlah pemuda dan warga setempat mendeklarasikan pemboikotan penuh terhadap institusi negara akibat kemerosotan layanan dasar seperti air, kesehatan, pendidikan, hingga krisis bahan bakar.
Pemadaman listrik di Tripoli dan wilayah sekitarnya saat ini telah mencapai durasi hingga 10 jam sehari. Situasi ini memaksa Perusahaan Listrik Umum kembali memberlakukan kebijakan pemadaman bergilir setelah sempat menikmati stabilitas jaringan selama dua tahun terakhir.
Krisis energi ini semakin memperparah kekecewaan masyarakat di tengah tekanan inflasi, ketidakstabilan mata uang, kelangkaan uang tunai, serta kemacetan politik yang berkepanjangan di Libya. Pemerintah Persatuan Nasional hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait gelombang protes tersebut.
Di tengah situasi yang memanas, penasihat Gedung Urusan Afrika, Massad Boulos, menyatakan telah melakukan komunikasi via telepon dengan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah. Diskusi tersebut membahas langkah-langkah menuju penyatuan faksi-faksi di Libya serta kerja sama keamanan dengan pihak Amerika Serikat.