Dinamika politik nasional kembali memanas setelah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan kritik keras terhadap praktik pemerintahan yang dinilainya transaksional. Berdasarkan laporan yang dihimpun, Anies menyoroti fenomena jabatan publik yang kerap dipandang sebelah mata sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Mengutip laporan dari detikJateng, kritikan tersebut disampaikan Anies saat menghadiri acara Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya mengembalikan sistem meritokrasi ke dalam tata kelola pemerintahan agar posisi strategis diberikan berdasarkan prestasi nyata, bukan karena unsur koneksi semata.
Menanggapi sentiran tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, langsung memberikan jawaban tegas. Mantan wakil gubernur yang pernah mendampingi Anies di Balai Kota Jakarta itu menyatakan bahwa setiap presiden tentu memiliki cara dan kebijakan tersendiri dalam menyusun komposisi kabinet pemerintahannya.
Sebagaimana dijelaskan Riza saat ditemui awak media di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/10/2025), kompleksitas tantangan negara membuat Presiden Prabowo Subianto berhati-hati dalam memilih figur. Prabowo disebut sengaja merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari partai politik, organisasi massa, komunitas, pengusaha, hingga kalangan buruh dan mahasiswa demi kepentingan bangsa.
Dari analisis tim redaksi, perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik pandangan antara kelompok oposisi atau pengkritik luar dengan kubu pendukung pemerintah mengenai standar ideal meritokrasi versus akomodasi politik dalam sistem pemerintahan. Riza sendiri menekankan bahwa tolok ukur utama dari penyusunan kabinet tersebut tetap harus dinilai dari hasil kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.