Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya proses perencanaan yang matang dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di berbagai daerah. Berdasarkan laporan yang dihimpun, penentuan titik lokasi pembangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui kajian mendalam serta pelibatan langsung unsur masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Gibran saat melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Dasar Negeri Wolomoni yang terletak di Desa Niawula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis. Peninjauan ini dilakukan menyusul adanya informasi bahwa area sekolah tersebut sempat direncanakan menjadi lokasi pembangunan KDMP yang dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar.
"Makanya tadi saya ingatkan Wagub, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji," ujar Gibran saat memberikan keterangan kepada awak media di lokasi peninjauan.
Dalam arahannya, Wapres secara khusus menekankan agar pemerintah daerah mengutamakan dialog dengan warga setempat guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga mengingatkan agar proyek pembangunan fasilitas publik maupun ekonomi tidak sampai mengganggu fasilitas pendidikan dan kenyamanan para siswa yang sedang menimba ilmu di sekolah.
"Jangan sampai ada yang dirugikan, apalagi ini area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu," imbuhnya menegaskan pentingnya perlindungan terhadap fasilitas pendidikan.
Sebelumnya, pembangunan KDMP di sekitar SDN Wolomoni sempat memicu perhatian publik setelah dilaporkan menimbulkan kerusakan pada bagian pagar, fondasi ruang kelas, serta tiang penyangga akibat posisi rencana pembangunan yang berada tepat di belakang gedung sekolah. Menanggapi insiden tersebut, pihak pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan lokasi pembangunan ke area yang lebih representatif dan aman bagi lingkungan sekitar.
Dari analisis tim redaksi, langkah cepat yang diambil oleh Wapres Gibran menunjukkan responsivitas tinggi terhadap polemik di lapangan sekaligus mencegah terjadinya gesekan sosial antara program pemerintah dan fasilitas pendidikan warga. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan merupakan kunci utama dalam meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur pedesaan.
Selain menyoroti polemik lokasi koperasi, dalam kunjungan kerja tersebut Gibran juga memastikan agar siswa di sekolah tersebut segera mendapatkan program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya itu, Wapres turut mencatat sejumlah aspirasi penting dari warga setempat, termasuk kebutuhan pembangunan fasilitas mess untuk guru serta penguatan infrastruktur jaringan internet di wilayah tersebut.
Sebagaimana diketahui, rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, hingga Papua Selatan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 18 hingga 21 Juni 2026. Agenda ini mencakup peninjauan berbagai proyek strategis nasional, fasilitas kesehatan, pusat pendidikan, hingga pembukaan ajang skala nasional seperti PENAS Petani Nelayan XVII di Gorontalo dan PESPARAWI Nasional XIV di Manokwari.