Berdasarkan laporan yang disiarkan oleh Tribunnews, Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi, menegaskan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah harus diarahkan ke jenjang struktural yang lebih tinggi. Sebagaimana diwartakan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Jaringan Aktivis Milenial di Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 Juli 2026, publik menuntut kejelasan apakah pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan Jampidsus atau sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kejelasan status hukum ini dinilai sangat krusial agar arah pengembangan perkara dapat membongkar jaringan yang lebih luas.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun di balik riuhnya perdebatan teknokratis mengenai arah penyidikan yang harus menembus lapisan atas birokrasi, terselip sebuah kontradiksi yang menggelitik nalar. Wacana arus utama kerap membingkai persoalan ini sekadar sebagai pertarungan hierarki internal, seolah-olah korupsi hanyalah anomali moral yang bisa diselesaikan dengan membersihkan rantai komando semata. Narasi tersebut secara perlahan mengaburkan kenyataan yang lebih mendalam mengenai bagaimana institusi negara dan akumulasi modal privat saling berkelindan erat dalam struktur kekuasaan.
Menurut para pengamat, pertikaian antar-pejabat tinggi ini sering kali berhenti sebagai drama panggung yang menyedot perhatian publik tanpa pernah menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Ketika perbincangan dibatasi pada siapa aktor intelektual yang berada di tingkat paling atas, suara-suara dari masyarakat marjinal dan komunitas lokal yang menjadi korban nyata dari kebijakan eksploitatif justru terabaikan begitu saja. Hukum lantas diposisikan sebagai panggung teater prosedural yang sibuk membersihkan permukaannya sendiri sementara struktur dasarnya tetap utuh.
Di sinilah sebuah aporia atau jalan buntu logis mengadang setiap upaya kita untuk merumuskan keadilan yang sejati. Di satu sisi, desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara hingga ke tingkat tertinggi adalah bentuk tuntutan transparansi yang sangat wajar. Namun di sisi lain, kenyataan bahwa seluruh instrumen hukum itu beroperasi di dalam kerangka sistemik yang sama membuat pembersihan vertikal ini tampak seperti ilusi kosmetik untuk meredam kemarahan massa.
Bagaimana masyarakat dapat merebut kembali kendali atas keadilan sosial ketika seluruh ruang wacana publik telah dikuasai oleh aliansi elit birokratis yang kebal dari akuntabilitas akar rumput. Pertanyaan ini sengaja dibiarkan tanpa jawaban instan yang menenangkan, menuntun kita pada ketidakpastian yang produktif. Ruang kosong ini menuntut kesadaran kritis untuk terus mempertanyakan kemapanan berpikir demi merintis makna kebebasan yang hakiki.