Sebagaimana diwartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai 2022. Publik disuguhkan oleh deretan nama tersangka mulai dari anggota legislatif hingga pihak swasta yang terseret dalam pusaran rasuah berjamaah ini. Berita ini hadir dengan narasi yang seolah sangat terang benderang, menempatkan institusi penegak hukum di garda terdepan sebagai pembawa terang kebenaran.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun, di balik riuhnya daftar nama dan berita pemanggilan tersebut, tersimpan sebuah ironi yang memaksa kita untuk berhenti sejenak dan berpikir ulang. Kepercayaan mutlak pada institusi hukum sering kali membuat kita naif, seolah keadilan hanyalah soal menangkap pelaku dan menghukum mereka sesuai aturan yang berlaku. Padahal, jika ditelaah lebih jauh, bahasa hukum yang kaku sering kali gagal menangkap esensi penderitaan yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat kecil di akar rumput.
Berdasarkan laporan yang ada, proses hukum ini mengalami sebuah jalan buntu logis yang tak terhindarkan ketika salah satu tersangka utama, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, meninggal dunia sebelum proses peradilan tuntas. Kematian tersebut otomatis menghentikan penyidikan dan meninggalkan lubang menganga dalam narasi penegakan hukum itu sendiri. Di sinilah aporia muncul, di mana hukum yang mengandalkan kepastian prosedural mendadak kehilangan objek kehadirannya hanya karena faktor biologis yang rapuh.
Menurut pemikiran dekonstruktif, kehadiran hukum ternyata tidak pernah sepenuhnya utuh dan selalu bergantung pada celah-celah kerapuhan manusia. Suara-suara marginal dari kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dana hibah justru hilang terserap dalam intrik kekuasaan elite. Mereka menjadi korban bisu yang terasingkan oleh bahasa birokrasi yang dingin, sementara penderitaan material mereka tidak pernah benar-benar tersentuh oleh palu keadilan.
Apakah penegakan hukum yang gencar ini merupakan wujud keadilan yang sejati, ataukah sekadar panggung teaterikal dari struktur kekuasaan yang terus memperbarui dirinya? Makna keadilan seolah terus tertunda dalam jaringan kerumitan birokrasi tanpa pernah mencapai resolusi akhir yang suci dari kontradiksi. Ruang diskusi tetap terbuka lebar, menyisakan tanya tentang kapan keadilan yang substansial benar-benar akan berpihak pada mereka yang terpinggirkan.