Hubungan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas menyusul rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang akan segera mengenakan jaket resmi partai berlambang mawar tersebut. Berdasarkan analisis awak media, dinamika ini mencerminkan pertarungan pengaruh politik yang semakin tajam pasca-pemilu, di mana figur Joko Widodo masih menjadi magnet elektoral yang sangat diperebutkan oleh partai-partai politik di tanah air.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Rencana penyematan atribut tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Pembina DPP PSI, Grace Natalie, yang menyebutkan bahwa Joko Widodo akan segera dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina PSI setelah proses konsolidasi struktur selesai. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan bahwa langkah ini akan menjadi penanda definitif bagi publik mengenai status politik Joko Widodo yang kini resmi membersamai PSI dan tidak lagi berada di barisan PDI Perjuangan.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Politisi PDIP, Guntur Romli, yang menegaskan bahwa status Joko Widodo bukan sekadar keluar atau mundur, melainkan telah resmi dipecat dari partai pada Desember 2024. Guntur menjelaskan bahwa pemecatan tersebut dilakukan akibat adanya pelanggaran konstitusional serta pelanggaran terhadap anggaran dasar dan rumah tangga partai, sehingga langkah politik Joko Widodo ke depan tidak lagi menjadi urusan internal PDI Perjuangan.
Tidak tinggal diam, Bestari Barus kembali melontarkan pembelaan tajam dengan menyebut narasi yang disampaikan oleh kader PDI Perjuangan mencerminkan kekecewaan mendalam yang masih terpelihara. Menurut pandangan tim redaksi, perang urat saraf antar kedua partai ini menunjukkan betapa dalamnya residu politik yang ditinggalkan oleh transisi kekuasaan dan pergeseran afiliasi politik tokoh-tokoh sentral nasional.
Lebih lanjut, Bestari menilai bahwa reaksi miring dari pihak seberang merupakan bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik dan mengimbau agar PDI Perjuangan fokus mengurus internal partai masing-masing. Di sisi lain, polemik terbuka ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik seiring dengan semakin mendekatnya tahapan verifikasi pemilu dan langkah konsolidasi nasional yang gencar dilakukan oleh PSI.