Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait praktik pemerintahan yang transaksional dan isu bagi-bagi jabatan mendapat respons keras dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, secara terbuka melontarkan kritik balik dengan mengingatkan kembali kebijakan Anies semasa memimpin ibu kota, khususnya terkait pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP. Menurut pandangan PSI, kritik yang dilayangkan Anies dinilai kurang tepat mengingat rekam jejak kebijakannya sendiri di masa lalu yang juga memasukkan orang-orang terdekat ke dalam struktur pemerintahan daerah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis tim redaksi, perdebatan terbuka ini mencerminkan dinamika tensi politik yang kerap melibatkan tokoh-tokoh sentral nasional meskipun tidak sedang berada dalam masa pemilu langsung. Bestari Barus menilai bahwa langkah Anies mengkritik sistem pemerintahan saat ini ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Dalam keterangannya kepada awak media, ia menyebutkan bahwa hingga saat ini pun masih terdapat sejumlah figur non-PNS lingkaran dekat Anies yang posisinya masih berada di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta, sebagaimana dikutip dari laporan resmi.
Mengutip laporan terkait, kritik awal tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan ketika menghadiri acara Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Anies menyoroti bagaimana jabatan publik kini kerap dipandang sebagai sumber pendapatan serta sarana mencari keuntungan pribadi, alih-alih sebagai instrumen pelayanan publik. "Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan," ucap Anies di hadapan para peserta dialog.
Lebih lanjut, Anies dalam kesempatan yang sama juga menyerukan pentingnya mengembalikan prinsip meritokrasi ke dalam sistem tata kelola pemerintahan Indonesia agar posisi strategis diberikan berdasarkan prestasi murni bukan atas dasar koneksi kekerabatan. "Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi," tegas Anies menanggapi kondisi birokrasi saat ini. Meski demikian, pihak PSI menyarankan agar Anies bisa lebih bijak dalam menyampaikan narasi publik dan tidak semata-mata mencari panggung politik tanpa melihat kaca benggala masa lalu.
Menanggapi silang pendapat ini, sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa adu argumen antar-tokoh nasional semacam ini merupakan bagian dari dinamika kontrol sosial yang wajar dalam ekosistem demokrasi modern. Publik kini tentu berharap agar perdebatan elite politik tidak sekadar menjadi ajang saling lempar kritik bernada politis, melainkan dapat mendorong perbaikan substansial terhadap transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan di masa mendatang.