Kawasan Asia Tenggara dan Jepang kembali mempererat hubungan strategis mereka melalui langkah nyata dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kian dinamis. Berdasarkan laporan ANTARA, ASEAN dan Jepang secara resmi mengadopsi Deklarasi Bersama Gugus Tugas Dialogue for Innovative and Sustainable Growth (DISG) untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, keamanan ekonomi, serta transisi energi di tengah berbagai ketidakpastian geopolitik.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pengesahan dokumen penting tersebut berlangsung dalam rangkaian pertemuan DISG ke-18 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Pertemuan tingkat tinggi ini dirancang sebagai pedoman strategis yang mengintegrasikan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dari kedua belah pihak dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam pernyataan resminya, Ketua DISG Masuo Kuremura menjelaskan bahwa kerja sama bilateral dan regional ini berfokus pada empat pilar utama. "Saya menegaskan pentingnya konsultasi intensif dengan negara-negara ASEAN guna memperkuat ketahanan industri," ujar Masuo terkait fokus utama pengembangan pilar-pilar strategis tersebut.
Empat pilar utama yang disepakati mencakup ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dan percepatan transisi energi hijau. Selain itu, inisiatif seperti program Fast Track Pitch dan penguatan sektor semikonduktor turut menjadi sorotan dalam upaya mendorong daya saing kawasan.
Dari analisis awak media, langkah strategis ini menunjukkan respons proaktif ASEAN dan Jepang dalam menghadapi persaingan investasi global yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya dominasi pemain ekonomi lain di kawasan Asia. Melalui skema seperti Asia Zero Emission Community Plus (AZEC+), kerja sama ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan dekarbonisasi sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi.
Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan berbagai masukan konstruktif dari perwakilan kamar dagang regional, termasuk usulan pengakuan tenaga kerja ahli, reintegrasi pekerja migran, serta peningkatan ketertelusuran rantai pasok. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang pun menyatakan komitmennya untuk merespons dinamika kebutuhan pelaku usaha secara lebih responsif.