Amerika Serikat kembali melakukan langkah besar dalam modernisasi teknologi militernya. Departemen Perang atau Department of War AS resmi menganugerahkan kontrak senilai hampir USD 7 miliar kepada Oracle untuk menyuplai berbagai perangkat lunak dan layanan penting bagi instansi pertahanan tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kontrak bernilai masif ini merupakan salah satu Enterprise Software Agreements terbesar yang pernah dikeluarkan oleh departemen terkait, sekaligus menjadi kontrak langsung perdana yang pernah ada. Kebijakan ini diproyeksikan mampu mendulang penghematan anggaran hingga USD 441 juta melalui konsolidasi pengadaan teknologi informasi yang sebelumnya terpecah-pecah ke dalam satu wadah tunggal.
Melalui kesepakatan ini, seluruh lisensi, layanan, dan perangkat lunak Oracle sebelumnya kini disatukan di bawah satu payung kontrak. Langkah tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan Department of War, United States Coast Guard, serta komunitas intelijen dalam mempercepat modernisasi sekaligus memangkas berbagai redundansi biaya yang dinilai tidak efisien.
Pihak berwenang menegaskan bahwa kontrak baru ini bukanlah alokasi pendanaan tambahan bagi Oracle, melainkan total akumulasi nilai dari berbagai kontrak eksisting yang digabungkan ke dalam satu skema pengadaan terpusat. Hal ini sekaligus memangkas jalur pembelian vertikal antar-departemen yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Langkah konsolidasi ini melengkapi kebijakan serupa yang sebelumnya telah digulirkan oleh Pentagon. Pada Mei tahun ini, departemen tersebut juga menggaet Dell dan Microsoft lewat kontrak jumbo senilai USD 9.7 miliar demi meredam pembengkakan biaya lisensi di lingkungan pertahanan AS.
"Untuk Department of the Navy, kesepakatan ini mendukung pengiriman perangkat lunak yang aman dan terskala secara lebih cepat dari basis enterprise menuju lini taktis bagi tim Navy dan Marine Corps," ujar Barry Tanner selaku pejabat yang menjalankan tugas sebagai Chief Information Officer Department of the Navy.
Ia menambahkan bahwa penurunan angka pengadaan yang terfragmentasi serta peningkatan standardisasi enterprise akan memperkuat interoperabilitas, menekan risiko keamanan siber, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Kebijakan strategis ini juga didorong oleh instruksi eksekutif di bawah kepintahan Donald Trump, yang meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk merestrukturisasi negosiasi lisensi agar pemerintah mendapatkan tarif paling kompetitif layaknya korporasi swasta di Amerika Serikat.