Kepala Bakom Muhammad Qodari tampak santai menanggapi hasil survei SMRC yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo turun drastis dari 80 persen menjadi 50 persen. "Insyaallah nanti 80 persen lagi," ujarnya usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Surabaya, Selasa (28/7/2026). Ia pun menyebut fundamental ekonomi bagus, pertumbuhan 5,6 persen, inflasi terkendali 3 persen, dan tabungan masyarakat terus meningkat. Tapi benarkah angka-angka itu cukup untuk mengukur kebahagiaan rakyat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Qodari memang juru bicara ulung. Ia dengan lincah menyebut survei sebagai potret dinamis yang bisa naik turun, lalu menambahkan bahwa koalisi politik besar dan berbagai program presiden sudah mulai membuahkan hasil. Mulai dari swasembada pangan, kesejahteraan petani, hingga kemudahan akses pupuk dan kampung nelayan. Namun pernyataan ini terasa seperti mantra yang diulang-ulang tanpa pernah diuji dengan realitas di lapangan.
Di sinilah aporia mulai terlihat. Jika semua indikator ekonomi bagus dan program berjalan mulus, mengapa kepuasan publik justru merosot. Qodari menjawab dengan optimisme bahwa angka akan kembali naik, tapi ia tidak pernah menjawab mengapa 50 persen rakyat merasa tak puas. Ini adalah jalan buntu logis. Di satu sisi pemerintah mengklaim kesuksesan, di sisi lain rakyat tak merasakan dampaknya. Dua kenyataan yang bertabrakan tanpa titik temu.
Survei kepuasan publik sebenarnya hanyalah satu lapis dari kue demokrasi yang lebih rumit. Ketika legitimasi kekuasaan hanya diukur dari angka-angka elektoral dan opini yang dibentuk melalui mesin propaganda negara, maka yang terjadi adalah reduksi demokrasi menjadi sekadar tontonan. Rakyat diposisikan sebagai penonton yang diberi jajak pendapat, bukan sebagai subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial yang menentukan hidup mereka.
Lebih jauh, survei macam ini kerap mengabaikan suara-suara dari bawah. Petani yang masih bergulat dengan harga pupuk, nelayan yang kian sulit melaut, buruh pabrik yang gajinya tak pernah naik signifikan, mereka tak pernah diajak bicara dalam proses perumusan kebijakan. Angka pertumbuhan 5,6 persen memang menggembirakan bagi pemilik modal dan birokrat, tapi bagi kelas pekerja yang terus-menerus tertekan, angka itu hanyalah ilusi statistik yang jauh dari kenyataan sehari-hari.
Qodari mengatakan pemerintah menerima semua masukan sebagai bahan perbaikan. Tapi hingga kapan kita akan terus memperbaiki tanpa pernah benar-benar mengubah struktur. Sistem yang diciptakan untuk melindungi segelintir elit ekonomi dan politik dirancang agar tetap bertahan, bahkan ketika angka kepuasan sedang jatuh. Inilah yang membuat resolusi sederhana menjadi mustahil. Bukan sekadar soal mengembalikan angka ke 80 persen, tapi soal siapa yang memegang kendali atas sumber daya dan keputusan publik.
Mungkin kita perlu berhenti sejenak dari keasyikan membaca grafik naik turun. Demokrasi bukanlah permainan angka atau kompetisi popularitas. Ia adalah ruang di mana rakyat bisa bersuara, mengorganisir diri, dan mengelola kehidupan kolektifnya tanpa intervensi otoritas yang memonopoli kebenaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa keluar dari jerat ilusi ini dan mulai membangun kontrol demokratis dari bawah, tanpa harus menunggu janji "Insyaallah 80 persen lagi" dari juru bicara istana.
Pada akhirnya, turunnya survei mungkin bukan masalah besar bagi Qodari dan rezim. Namun bagi rakyat, ini adalah momen untuk bertanya ulang: apa arti kepuasan jika hanya diukur dari angka yang bisa direkayasa, dan apa arti demokrasi jika kita hanya menjadi penonton yang patuh. Ketidakpastian ini mungkin justru produktif, karena dari situlah kesadaran kritis bisa tumbuh, dan dari situlah perubahan sejati berpeluang dimulai.