Berdasarkan laporan dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul belum lama ini menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW di kawasan Kalibata. Sebagaimana diwartakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengarkan langsung berbagai kritik dan catatan penting terkait pengadaan anggaran dalam program strategis Sekolah Rakyat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menurut keterangan Gus Ipul, lembaganya siap berbenah setelah menerima paparan data yang dinilai cukup akurat dari para aktivis antikorupsi. "Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan akan mengambil langkah-langkah yang nyata agar ke depan seluruh praktik-praktik yang tidak baik itu bisa dimitigasi," ujarnya usai pertemuan.
Di sisi lain, Koordinator ICW Almas Sjafrina mengungkapkan bahwa lembaganya menyoroti potensi kerentanan korupsi pada program baru tersebut, mulai dari pemilihan metode pengadaan hingga dugaan penggelembungan harga atau markup. "Sehingga nanti kami sebagai masyarakat sipil yang punya komitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah tentu itu tidak kita harapkan," ucap Almas.
Namun di balik hangatnya jalinan dialog antara negara dan masyarakat sipil, tersimpan sebuah teka-teki struktural yang lebih dalam mengenai arti transparansi itu sendiri. Niat suci untuk mencerdaskan keluarga paling tidak mampu melalui Sekolah Rakyat kerap kali berbenturan dengan kenyataan birokrasi yang tak pernah sepenuhnya bersih dari kepentingan ekonomi politik tersembunyi.
Transparansi dan data akurat yang dijanjikan sering kali hanya berfungsi sebagai topeng penenang bagi publik, sementara celah-celah penyelewengan tetap bersembunyi di balik kerumitan teknis pengelolaan anggaran. Apakah sebuah program pendidikan yang berkeadilan benar-benar dapat hadir secara murni di ruang publik, ataukah ia selamanya terjebak dalam lingkaran penundaan makna dan ketidakpastian birokrasi?