Sebagaimana diwartakan, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang bersama jajarannya belum lama ini menyambangi gedung KPK untuk mendengarkan sejumlah catatan penting. Pertemuan ini memunculkan satu misi besar agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG bisa berjalan jauh lebih terfokus dan tepat sasaran tanpa celah kebocoran. Negara tampak hadir dengan penuh keyakinan bahwa segala persoalan distribusi pangan dapat diselesaikan lewat instrumen birokrasi yang rapi dan terukur.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun di balik meja audiensi yang serius itu, sebuah pertanyaan mendasar menyeruak ke permukaan tentang batas kemampuan administrasi dalam merangkul realitas sosial yang kompleks. Lembaga negara dan antikorupsi seolah berasumsi bahwa kebenaran sebuah program sosial dapat diringkus sepenuhnya ke dalam angka-angka statistik yang bersih. Padahal, realitas di lapangan sering kali menolak untuk tunduk begitu saja pada peta birokrasi yang kaku dan terpusat.
Berdasarkan laporan kajian lembaga pengawas, terdapat delapan celah krusial yang mengancam efektivitas program mulai dari regulasi yang belum memadai hingga potensi konflik kepentingan di tingkat lokal. Pendekatan sentralistik yang menempatkan Badan Gizi Nasional sebagai aktor tunggal justru berisiko meminggirkan peran pemerintah daerah dan mengaburkan pengawasan. Sebagaimana diungkapkan oleh para pengamat, sentralisasi yang berniat menertibkan justru kerap melahirkan rantai birokrasi baru yang melelahkan.
Di sinilah sebuah jalan buntu logis atau aporia hadir di hadapan kita secara kasat mata tanpa bisa dihindari begitu saja. Upaya untuk menghadirkan keteraturan melalui pengawasan ketat dan perbaikan data selalu membawa serta risiko penyingkiran suara-suara marginal di akar rumput. Tubuh-tubuh rentan yang menjadi target utama bantuan sering kali tereduksi menjadi sekadar data angka, kehilangan wajah kemanusiaannya dalam tumpukan laporan pertanggungjawaban.
Bagaimana mungkin sebuah program yang diniatkan untuk mengisi perut yang lapar justru terus-menerus memproduksi celah birokratis dan kelaparan makna yang tak bertepi? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban instan karena ketepatan sasaran bukanlah sebuah garis akhir yang bisa dicapai secara sempurna. Makna dari kesejahteraan selalu tertunda dalam labirin kebijakan, meninggalkan ruang keraguan yang membuat kehadiran negara senantiasa diwarnai oleh ketidakpastian yang produktif.