Media finansial terkemuka dunia, Financial Times, baru-baru ini menyoroti kepemimpinan Field Marshal Asim Munir di Pakistan. Sorotan ini bukan sekadar liputan biasa, melainkan sinyal penting yang kerap menjadi "cuaca" awal bagi pergeseran kekuasaan internasional. Dalam artikel bertajuk "The grand designs of Pakistan's strongman," media yang kerap jadi referensi elite global itu mulai mempertanyakan mesin kekuasaan di balik seragam militer Pakistan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Selama lebih dari dua tahun, Munir dianggap sebagai figur yang bisa "menghadirkan stabilitas" di Pakistan tanpa perlu repot berkoordinasi dengan rakyatnya. Dalam narasi yang dijualnya, pemilu dianggap berantakan, parlemen merepotkan, dan legitimasi sipil adalah hambatan administratif. Munir tampil sebagai jenderal disiplin yang bisa memenjarakan politisi paling populer, melumpuhkan gerakan oposisi, membungkam pengadilan, serta mengatur hubungan dengan China, negara-negara Gulf, dan Amerika Serikat.
Namun, stabilitas yang dimaksud seringkali berarti bahwa pihak yang benar dibuat ketakutan dan pihak yang salah dipersenjatai. Munir paham betul: jika legitimasi tak bisa diraih di dalam negeri, maka ia bisa disewa dari luar negeri. Akibatnya, kebijakan luar negeri Pakistan berubah menjadi semacam pameran dagang militer keliling. Akses intelijen, mediasi konflik, hingga pasukan tempur ditawarkan dengan harga yang kompetitif, mulai dari Washington hingga Riyadh.
Ironi besar terjadi: negara yang tak mampu menjamin listrik, keadilan, lapangan kerja, pendidikan, atau layanan kesehatan bagi jutaan warganya, secara ajaib masih siap menjamin keamanan bagi istana-istana yang resah di Teluk Persia. Ini bukanlah strategi besar, melainkan pertahanan rezim dengan balutan seragam upacara. Setiap jabat tangan dengan presiden atau putra mahkota menjadi pengganti suara rakyat, dan setiap perjanjian pertahanan menjadi sertifikat legitimasi impor.
Di dalam negeri, kondisi politik Pakistan porak-poranda. Imran Khan masih mendekam di penjara sementara gerakannya dihancurkan melalui penangkapan dan intimidasi. Yudikatif direkayasa melalui amandemen konstitusi yang memperkuat dominasi eksekutif dan militer. Kontrol media, penuntutan selektif, dan pembungkaman opini bukan lagi tindakan darurat, melainkan sistem operasional negara. Sementara itu, daerah-daerah seperti Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa terus bergolak dengan pemberontakan dan militansi.
Persoalan ekonomi semakin memperparah keadaan. Pakistan tetap bergantung pada lembaga keuangan internasional, deposito negara-negara Gulf, dan dana talangan darurat. Para pemimpinnya terus merayakan "relevansi geopolitik" seolah-olah relevansi itu bisa dimakan. Anak-anak tak bisa dididik dengan dialog strategis, dan rumah sakit tak bisa diperbaiki dengan upacara militer. Rakyat pun tak bisa membayar listrik dengan foto sang field marshal yang duduk di samping pemimpin asing.
Sorotan Financial Times ini menjadi penting karena Barat biasanya mentolerir klien otoriter selama mereka bisa menegakkan ketertiban dengan murah. Namun, Munir justru menawarkan kebalikannya: represi tanpa resolusi, paksaan tanpa persetujuan, dan supremasi militer tanpa kohesi nasional. Ketika para patron asing mulai mempertanyakan apakah "orang penting" mereka telah menjadi sumber ketidakstabilan, maka pelukan imperial yang hangat itu akan mulai terlepas.
Pakistan memiliki salah satu militer terbesar di dunia Muslim, namun kekuatan paksanya lebih mudah dibayangkan sebagai asuransi bagi istana-istana kaya daripada sebagai perlindungan bagi kaum tertindas. Tragedi Pakistan bukan hanya karena dipimpin oleh seorang field marshal tanpa mandat rakyat, tetapi karena seluruh negeri dijadikan agunan bagi kelangsungan kekuasaan satu orang. Dan sejarah selalu konsisten: pelukan kekaisaran terasa paling hangat tepat sebelum tangan-tangan itu melepaskan.