Kesepakatan pengembangan energi nuklir antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menjadi kemenangan diplomatik besar bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Banyak pengamat menilai MBS berhasil memainkan kartu dengan cerdas, mengancam akan bekerja sama dengan China, Pakistan, atau Rusia jika AS tak mau memberikan teknologi nuklir. Kini, kesepakatan itu bukan hanya soal energi, tapi juga memicu perlombaan senjata nuklir baru di kawasan Gulf yang akan terasa dampaknya selama bertahun-tahun mendatang.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Di balik gemerlap kesepakatan itu, tersimpan dinamika panas antara dua tokoh paling berpengaruh di kawasan: MBS dan Presiden UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Hubungan mereka dulunya seperti guru dan murid, di mana MBZ yang lebih dulu berpengalaman menjadi mentor bagi MBS saat sang putra mahkota menjabat menteri pertahanan pada 2015. Mereka dulu satu visi dalam memandang Iran dan membentuk ulang politik regional pasca-Arab Spring, terbukti dari intervensi di Yaman hingga blokade Qatar.
Namun, kehangatan itu kini tinggal kenangan. Kini, persaingan mereka bagaikan pertarungan sengit untuk supremasi, di mana kolaborasi berganti menjadi agresivitas. Dana kekayaan negara kedua negara saling beradu, dan pada Mei lalu, UAE bahkan hengkang dari OPEC karena perselisihan kebijakan produksi. Abu Dhabi berencana memompa jutaan barel minyak tambahan per hari, sinyal jelas akan adanya perang harga yang mengancam stabilitas ekonomi regional.
Dampak perseteruan ini sudah terasa di Dewan Kerja Sama Gulf (GCC). Organisasi itu kini seperti forum tanpa daya, di mana perbedaan pandangan menghambat aksi nyata. Kesamaan yang tersisa hanyalah rasa curiga terhadap Iran. Kini, kubu semakin terbelah: Bahrain dan Kuwait condong ke UAE, sementara Qatar dan Oman lebih dekat dengan Saudi. Bahkan, Saudi pascakesepakatan nuklir dengan Trump lebih memprioritaskan hubungan dengan Turki dan Pakistan, sedangkan UAE justru mendekatkan diri ke AS dan Israel.
Peran AS di kawasan masih samar, apalagi jika kepemimpinan Trump berakhir. Hal ini membuat rivalitas MBS dan MBZ semakin menentukan arah masa depan Gulf. Ambisi Saudi melalui Visi 2030 mulai mengancam status Dubai sebagai pusat bisnis, dengan mewajibkan kantor pusat perusahaan asing di Riyadh dan investasi besar di sektor pariwisata, teknologi, dan logistik. Meski banyak yang menyebut Visi 2030 sebagai trik pemasaran semata, MBS terbukti mampu mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyingkirkan oposisi politik.
Berbeda dengan MBS yang pragmatis dan berani mengambil keputusan kontroversial, MBZ menjalankan strategi ala "Little Sparta": negara kecil dengan jangkauan global yang besar. Namun, kekuasaannya lebih terbatas karena harus berhadapan dengan enam emirat lainnya, tak sekencang MBS yang memegang kendali penuh. Sikap pragmatis MBS juga terlihat saat UAE memilih tak hadir dalam pemakaman pemimpin Iran, sementara Saudi meski tak diundang tetap mengirim delegasi.
Konflik ini sebenarnya sudah berakar sejak lama, seperti saat UAE keluar dari proyek moneter GCC pada 2009 sebagai protes karena markas besar diletakkan di Riyadh. Kini, keduanya sama-sama berupaya memakai kekuatan ekonomi dan relasi internasional untuk menjadi arsitek masa depan Timur Tengah. Ketegangan akan terus terjadi, mulai dari potensi konflik di Yaman hingga persaingan investasi dan pariwisata. Yang pasti, energi, koordinasi kebijakan, dan kepastian bagi negara kecil di kawasan akan semakin tertekan.
Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan AS dan sekutunya yang masih menganggap diri sebagai penjaga kawasan? Akankah mereka memaksa kedua negara bersatu, atau justru bermain politik adu domba? Di sisi lain, China dan Rusia pasti mengintai peluang dari perpecahan ini. Yang jelas, stabilitas hegemoni dolar AS pun mungkin ikut terancam jika persaingan ini tak terkendali. Untuk saat ini, tak ada yang bisa memprediksi siapa pemenangnya, namun eskalasi hingga perpecahan total tak akan menguntungkan kedua belah pihak.