Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan bilateral penting dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Thongsavan Phomvihane, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas berbagai potensi penguatan kerja sama ekonomi bilateral, termasuk rencana strategis investasi pembangunan pabrik pupuk oleh PT Pupuk Indonesia di negara tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan pengamatan tim redaksi, pertemuan tingkat tinggi ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat kemitraan strategis menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Laos pada tahun 2027 mendatang. Dalam agenda tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Kabinet Merah Putih, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta serta Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf.
Mengutip keterangan dari Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, rencana investasi pembangunan pabrik pupuk di Laos dilatarbelakangi oleh tingginya volume impor bahan baku potas untuk kebutuhan domestik Indonesia. "Karena kita mengimpor potas dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk (Indonesia) investasi di Laos nanti kerja sama dalam bidang industri ini," ungkap Anis Matta usai mendampingi Wapres Gibran.
Dari analisis awak media, langkah strategis ini diambil mengingat nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Laos yang masih berada di angka 83,8 juta dolar AS per tahun, di mana Indonesia masih mengalami defisit perdagangan. Kendati demikian, komoditas potas dari Laos mendominasi hampir secara keseluruhan skala perdagangan kedua negara, sehingga membuka peluang besar bagi ekspansi industri hilirisasi pupuk.
Lebih lanjut, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa Wapres Gibran telah memberikan instruksi khusus kepada BP BUMN dan Danantara Indonesia untuk segera menjajaki peluang investasi tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kedaulatan serta ketahanan pangan, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dalam skala regional Asia Tenggara.