Dunia internasional selama ini mengklaim bahwa pendidikan merupakan hak universal bagi setiap anak. Namun, realitas sistem keuangan global justru menceritakan kisah yang sangat berbeda ketika negara-negara berpenghasilan rendah harus dihadapkan pada pilihan sulit antara membayar utang atau menyelamatkan masa depan generasi muda.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Data terbaru yang dirilis oleh UNESCO menunjukkan bahwa sebanyak 113 negara kini menghabiskan dana yang jauh lebih besar untuk melayani pembayaran utang dibandingkan untuk mendidik warga mereka sendiri. Di negara-negara miskin, pembayaran utang bahkan mencapai hampir empat kali lipat dari total pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan.
Banyak pemerintah di negara berkembang terperangkap dalam tatanan keuangan internasional yang sangat membatasi ruang gerak kebijakan fiskal mereka. Laporan World Bank mencatat bahwa negara-negara berkembang mentransfer dana ratusan miliar dolar lebih banyak kepada kreditor eksternal daripada yang mereka terima dalam bentuk pembiayaan baru.
Situasi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa adanya reformasi sistemik secara global. Tanpa mekanisme restrukturisasi utang yang adil serta penghapusan utang berskala besar bagi negara-negara tertekan, hak dasar atas pendidikan anak-anak di berbagai belahan dunia akan terus dikorbankan demi memenuhi tuntutan para kreditor.