Sebagaimana diwartakan dalam laporan media, suasana ruang sidang Komisi IX DPR di Senayan mendadak memanas ketika para pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis meluapkan kekecewaan mereka. Asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Mitra Badan Gizi Nasional secara terbuka menyatakan bahwa relasi kemitraan yang terjalin selama ini jauh dari kata setara. Mereka merasa diposisikan sebagai pihak paling rentan yang selalu dipersalahkan ketika insiden luar biasa seperti keracunan makanan terjadi di lapangan, sementara institusi negara memegang kendali penuh atas narasi kebijakan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menurut Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng, ketimpangan tersebut terlihat jelas dari pembagian peran yang menempatkan negara sebagai pemilik program mulia, sedangkan para mitra hanya menjadi penyedia fasilitas fisik yang menanggung risiko paling berat. Dalam pandangan filosofis yang melihat realitas sebagai panggung kekuasaan, situasi ini mencerminkan sebuah bentuk logosentrisme birokratis. Negara diposisikan sebagai pusat kebenaran dan niat baik yang mutlak, sementara dapur fisik direduksi menjadi instrumen bisu yang kehadirannya hanya dihitung ketika kesalahan harus ditimpakan.
Namun, struktur kekuasaan yang tampak kokoh tersebut mulai mengalami keretakan dari dalam melalui suara-suara kaum marginal yang selama ini terbungkam. Ancaman untuk menggembok seluruh dapur secara nasional jika tidak ada perbaikan keadilan menunjukkan adanya resistensi terhadap bentuk eksploitasi terselubung. Suara para mitra ini membongkar kontradiksi mendasar di balik klaim kesejahteraan program, di mana mereka yang bekerja di garis terdepan justru hidup dalam bayang-bayang sanksi dan suspensi sepihak tanpa perlindungan yang memadai.
Di sinilah sebuah aporia atau jalan buntu logis hadir di hadapan kita, menyulitkan resolusi sederhana untuk segera ditegakkan. Bagaimana mungkin sebuah program yang dirancang untuk menyehatkan tubuh publik dapat berdiri kokoh di atas fondasi kerentanan, ketakutan, dan ancaman terhadap mereka yang menyiapkan makanan tersebut. Ketika negara mengklaim kemurnian niat dan menyerahkan beban kesalahan kepada materialitas dapur, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah keadilan dalam kemitraan semacam ini pernah benar-benar ada ataukah ia sekadar ilusi.
Pada akhirnya, polemik antara Badan Gizi Nasional dan para mitra dapur tidak menyisakan jawaban tunggal yang bisa meredakan segalanya dengan mudah. Persoalan ini tetap menggantung dalam ketidakpastian yang produktif, sebuah ruang refleksi di mana relasi antara kekuasaan birokrasi dan penderitaan di tingkat tapak terus dipertanyakan tanpa pernah menemukan titik henti yang absolut.