Sebagaimana diwartakan, Badan Gizi Nasional atau BGN belum lama ini blak-blakan mengakui bahwa data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis masih memerlukan pembenahan yang serius. Dalam keterangannya di Jakarta, terungkap fakta mengejutkan ketika petugas menemukan adanya satu sekolah yang justru dilayani oleh dua dapur atau SPPG berbeda. Negara melalui aparurnya tampak berupaya keras meyakinkan publik bahwa segala kekacauan distribusi ini dapat segera dibereskan lewat integrasi teknologi digital.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan evaluasi yang ada, anomali tersebut langsung memicu langkah penyesuaian anggaran serta target sasaran berbasis kajian ilmiah yang lebih matang. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa "ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri". Upaya sinkronisasi ini dicitptakan sebagai jalan terang untuk menghapus celah kebocoran dan merapikan rantai distribusi makanan di lapangan.
Namun di balik ambisi besar untuk menghadirkan data yang serba bersih dan real-time tersebut, sebuah pertanyaan filosofis mulai berbisik di sela-sela lembar birokrasi. Kehadiran ganda dapur di satu sekolah sebetulnya membuktikan bahwa sistem yang diagungkan sejak awal telah menyimpan retakan dan kontradiksi internal. Realitas sosial di tingkat bawah ternyata sering kali menolak untuk tunduk begitu saja pada keteraturan angka-angka statistik yang kaku.
Di sinilah sebuah jalan buntu logis atau aporia hadir di hadapan kita tanpa bisa dihindari begitu saja oleh para perencana kebijakan. Upaya untuk menertibkan kekacauan melalui sentralisasi data justru kerap kali melahirkan masalah baru yang memperlihatkan kerapuhan dari sistem itu sendiri. Tubuh-tubuh anak-anak di sekolah sering kali tereduksi sekadar menjadi objek hitungan, sementara pengalaman empiris di lapangan tetap menyimpan ambiguitas yang tak tersentuh.
Bagaimana mungkin sebuah program penanggulangan gizi dapat menemukan kepastian mutlak di atas fondasi data yang terus-menerus membelah diri dan menolak stabil? Pertanyaan ini sengaja dibiarkan menggantung tanpa resolusi final agar ruang diskusi publik tetap hidup dan bernapas. Makna dari sebuah kebijakan sosial selalu tertunda dalam labirin teks administrasi, menyisakan ketidakpastian yang produktif bagi perjalanan bangsa ke depan.