Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto akhirnya buka suara dan membantah dengan tegas segala tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu miring tersebut sempat mencuat seiring langkah hukum yang tengah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap sejumlah pihak terkait.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam keterangannya, Fitroh menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan personal dengan Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Berdasarkan analisis awak media, kemunculan isu ini bermula dari informasi liar yang beredar di berbagai platform media sosial tanpa verifikasi yang memadai.
"Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur," ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.
Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau publik agar tetap tenang serta menyaring setiap informasi yang berseliweran di dunia maya. Menurut pengamatan tim redaksi, narasi yang beredar di media sosial terbagi menjadi dua versi berbeda, di mana versi kedua justru tidak mencantumkan nama pimpinan atau insan KPK sama sekali.
Budi menambahkan bahwa yayasan yang sempat dikaitkan dengan Fitroh dalam pusaran isu tersebut telah berdiri jauh sebelum program MBG dicanangkan. Yayasan itu murni berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan ekonomi warga sekitar, tanpa ada aliran manfaat materiil apa pun bagi sang pimpinan KPK.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan tata kelola MBG, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Penyelidikan terus berlanjut seiring upaya penyidik mengusut tuntas dugaan penggelembungan harga serta penunjukan mitra yang tidak memenuhi syarat.