Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah membuktikan nilai tambah pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Langkah ini dinilai penting di tengah banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sekolah tinggi kedinasan yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Lalu Hadrian menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih peran dengan institusi pendidikan yang sudah berdiri saat ini. "Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujar Lalu Hadrian, Kamis (23/7/2026).
Politikus PKB itu juga membeberkan bahwa hingga kini pimpinan maupun anggota Komisi X DPR belum pernah membahas pembentukan URI dalam agenda resmi. Oleh karena itu, pihaknya belum mengetahui secara terperinci mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, hingga alokasi anggaran lembaga baru tersebut.
"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," jelas Lalu Hadrian.
Meski demikian, Lalu Hadrian memastikan Komisi X akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana pembangunan 10 kampus URI. Pengawasan anggaran juga akan dilakukan secara ketat jika pembahasan resmi dengan pemerintah telah dimulai.
"Terkait rencana 10 URI dan pengawasan anggaran, kami tentu akan menjalankan fungsi tersebut secara akuntabel apabila pembahasan resmi telah berlangsung, namun saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk lembaga baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI) guna mendidik calon pejabat pemerintahan. Lembaga anyar ini dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai wakilnya.
Usai dilantik pada Rabu (22/7/2026), Donny menjelaskan bahwa URI berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk mencetak calon pemimpin bangsa di masa depan.