Seiring dengan pesatnya kemajuan sebuah bangsa, kompleksitas persoalan kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat juga kian meningkat. Angka kemiskinan mungkin menunjukkan penurunan, namun tantangan baru seperti ketimpangan, kerentanan keluarga, isu disabilitas, penuaan penduduk, hingga dampak perubahan iklim menjadi PR besar yang tidak cukup diselesaikan hanya lewat pertumbuhan ekonomi semata.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menanggapi fenomena tersebut, Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Napsiyah Ariefuzzaman menilai kesejahteraan sosial tidak boleh sekadar dipandang sebagai program bantuan atau urusan administratif pemerintah semata. "Kesejahteraan sosial adalah cara sebuah bangsa menjaga martabat manusia. Di situlah sesungguhnya kualitas peradaban dipertaruhkan," ungkapnya.
Meskipun Pasal 34 UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara tegas mengamanatkan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin serta anak telantar, pemerintah disadari tidak bisa berjalan sendirian. Pembentukan modal sosial dan investasi sosial membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, dunia usaha, hingga komunitas akademisi secara berkesinambungan.
Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dinilai memegang peranan yang amat strategis. Selama hampir enam dekade, DNIKS berhasil menjembatani dan menyatukan berbagai elemen, mulai dari organisasi keagamaan, lembaga filantropi, pekerja sosial profesional, relawan, hingga sektor privat dalam semangat gotong royong.
Siti Napsiyah menambahkan bahwa tantangan utama bagi DNIKS yang kini memasuki usia ke-59 adalah terus mendefinisikan ulang perannya agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Memiliki jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia menjadi modal sosial berharga bagi DNIKS untuk mendalangi diplomasi kesejahteraan sosial yang berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.