Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sebuah rapat terbatas yang berlangsung pada Sabtu (11/7) malam. Pemanggilan tersebut dilakukan agar Kepala Negara bisa mendapatkan laporan komprehensif terkait perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan keterangan dari Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, langkah Kepala Negara ini merupakan bentuk respons langsung terhadap peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. "Karena ada sebuah kejadian, ya, tentu beliau ingin mendapatkan laporan," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dari analisis awak media, pemanggilan mendadak ini mengindikasikan tingginya perhatian istana terhadap dinamika penegakan hukum di institusi kejaksaan. Pemerintah menilai bahwa transparansi dalam pengusutan perkara besar sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat tanpa harus mengorbankan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait potensi kegaduhan politik akibat kasus ini, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah senantiasa mengutamakan terciptanya iklim yang kondusif. "Berkali-kali juga beliau sampaikan, kami mewakili Presiden, pemerintah, syarat untuk membangun ekonomi itu salah satunya adalah stabilitas. Syarat stabilitas, ya, tentunya kita berharap mengurangi, meminimalisasi kegaduhan. Jadi semangatnya itu," tuturnya.
Selain membahas perkembangan penyidikan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie Adriansyah yang mengundurkan diri pada Sabtu (11/7) dini hari, pertemuan tersebut juga membahas regenerasi kepemimpinan di korps Adhyaksa. Istana dilaporkan telah menerima surat usulan nama pengganti Jampidsus yang dikirimkan oleh Jaksa Agung pada Selasa (14/7).
Prasetyo membenarkan bahwa Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi, menjadi salah satu kandidat kuat yang diusulkan untuk mengisi posisi strategis tersebut. Proses administrasi penerbitan keputusan presiden atau keppres saat ini sedang berjalan dan diprediksi akan rampung serta ditandatangani pada pekan ini.