Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul kinerja instansi tersebut yang dinilai terus menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam memperkuat pengawasan peredaran barang ilegal serta penindakan kasus penyelundupan di Indonesia.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta pada Selasa (21/7/2026). Ia menilai peningkatan kinerja DJBC tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan yang solid serta integritas tinggi dari seluruh jajaran Bea Cukai.
Menurut Menkeu, langkah pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal saat ini jauh lebih efektif dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dampak dari pengetatan ini mulai terasa di tingkat pasar domestik.
"Progres Bea Cukai sudah sangat baik. Jajaran pimpinannya saat ini relatif baik. Kita bisa lihat di pasar-pasar, barang selundupan sudah berkurang banyak. Pada masa lalu, truk pembawa barang ilegal masih bisa melintas dengan bebas," ujar Menkeu.
Berdasarkan laporan berkala dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, setiap truk maupun armada yang dicurigai mengangkut barang ilegal kini langsung dihentikan untuk diperiksa secara ketat. Selain di jalur darat, pengawasan ketat juga diterapkan di area bandara internasional dan pelabuhan sebagai pintu utama masuknya barang impor.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto beberapa kali memberikan apresiasi secara langsung atas perbaikan kinerja dan reformasi yang ditunjukkan oleh DJBC. Apresiasi dari pimpinan negara tersebut menjadi salah satu alasan utama keberadaan Bea Cukai tetap dipertahankan dan diperkuat.
Langkah pengetatan pengawasan serta reformasi tata kelola di tubuh DJBC ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menutup celah praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian negara.