Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional kembali bergulir dengan dilantiknya Sudaryono di Istana Negara pada 26 Juli 2026. Krisis di tubuh BGN sejatinya merupakan krisis tata kelola yang sudah berakar sejak awal lembaga ini berdiri.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Persoalan utama BGN bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kepala, melainkan sistem pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibiarkan bolong. Menjelang pergantian nakhoda ini, gelombang keracunan makanan pada anak sekolah masih terjadi sementara ribuan SPPG dibekukan akibat carut-marut verifikasi mitra.
Alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp268 triliun ditambah dana siaga Rp67 triliun. Program ini berada di persimpangan jalan antara keselamatan generasi muda dan ladang bancakan oknum internal.
Berdasarkan analisis awak media, dari alokasi dana yang masif tersebut, tantangan terbesar terletak pada transparansi dan ketatnya pengawasan ekosistem di tingkat pelaksana.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai kasus hukum yang menyeret mantan pimpinan BGN adalah puncak dari akumulasi masalah tata kelola yang tertutup. Evaluasi program dinilai perlu melibatkan ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak boleh mengganggu pemenuhan gizi anak di lapangan. Ekosistem ekonomi lokal dan rantai pasok juga harus tetap terjaga dengan baik.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam lembaganya. Ia menyatakan tidak ada keterlibatan keluarga maupun kepemilikan pribadi atas dapur SPPG.